Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Etalase Buram Penegakan Hukum

Guliran pernyataan Susno Duadji (SD) berkaitan dengan dugaan adanya Makelar Kasus (Markus) Pajak di Bareskrim Polri efeknya makin tak terkendali. Hampir semua elemen bangsa mencoba mendalaminya dengan berbagai langkah dan cara, selain Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang getol menindaklanjuti dugaan adanya Markus Pajak tersebut, kini DPR di Komisi III menyambut kemungkinan dibentuknya Panitia Khusus Mafia Pajak. Terlepas bahwa pernyataan SD tersebut merupakan bola liar dari konflik di tubuh Polri. Namun hal tersebut harus dipahami juga sebagai pintu masuk untuk membongkar berbagai praktik penyimpangan yang melibatkan unsur orang dalam, tidak hanya di Polri tapi sejumlah institusi penegak hukum dan lembaga Negara lainnya. Adanya keterkaitan antara orang-orang yang diduga sebagai Makelar Kasus (Markus) dan atau Calon Perkara (Cakar) dengan oknum di internal institusi penegakan hukum dan lembaga Negara telah menjadi rahasia umum. Publik mungkin masih ingat bagaimana konflik antara Polri dan KPK soal Cicak versus Buaya juga melibatkan orang-orang yang diidentifikasikan sebagai Markus, sebut saja misalnya Ari Muladi, atau sedikit mundur ke belakang bagaimana Kasus Kasasi Penyelewengan Dana Reboisasi di Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan pengacara Probosoetedjo, Harini Wiyoso.