Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Militer Dan Jiwa Korsa

Penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung Jakarta oleh oknum anggota Yon Zikon 13, TNI menambah deretan panjang agresifitas militer dalam merespon berbagai masalah terkait dengan eksistensinya, baik secara personal maupun kelembagaan. Penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan misalnya dipicu oleh masalah sepele yang kembali mencoreng wajah TNI secara kelembagaan. Kasus Penyerbuan dan pembakaran Polres OKU, Sumatera Selatan, dan penyerangan dan pengeksekusian empat pengroyok anggota Kopassus di LP Cebongan, Sleman adalah bagian yang tidak terpisahkan dari menguatnya agresifitas militer dalam melihat realitas sosial dan politik yang dilihat dan dihadapinya. Meski secara definitif dan formal TNI tidak lagi terlibat dalam politik praktis dan masalah keamanan dalam negeri sebagaimana ditegaskan baikdalam Tap MPR No. VI/2000 dan Tap MPR No. VII/2000 yang dpertegaskan dengan adanya UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan diperkuat kembali dengan UU No. 34/2004 tentang TNI, namun ketidaksabaran akan dinamika sosial kemasyarakatan dan politik membuat anggota TNI, baik selaku individu maupun instansi melakukan apa yang disebut oleh Claude E. Welch (1976) sebagai respon atas kelambanan elit politik sipil dalam menegakan supremasinya. Tak mengherankan apabila kemudian tuntutan untuk melibatkan kembali TNI pada berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini adalah bentuk pengakuan atas ketidakmampuan elit sipil dalam melakukan konsolidasi demokrasi sebagaimana yang direncanakan paska Orde Baru tumbang.