Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (Bok)Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011

Latar Belakang : Kebijakan BOK melalui fund chanelling Tugas Pembantuan (TP) merupakan hal baru bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan puskesmas sehingga aturan dan tata cara pengelolaannya belum dipahami oleh tim pengelola BOK di kabupaten. Hal ini berdampak pada terjadinya keterlambatan pencairan dana BOK ke kabupaten dan puskesmas sehingga menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan realisasi dana BOK di akhir tahun 2011. Tujuan : Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan BOK serta mengetahui dampaknya terhadap peningkatan cakupan program puskesmas. Metode : Desain penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan strategi konkuren embedded. Rancangan kualitatif menggunakan strategi pragmatism dan kuantitatif menggunakan strategi observasional cross sectional. Sampel untuk rancangan kualitatif menggunakan purposive sampling dan untuk kuantitatif menggunakan total sampling sebanyak 31 puskesmas. Analisis kuantitatif dengan paired sample t-test. Hasil : Faktor yang sangat memengaruhi implementasi kebijakan BOK adalah faktor sumber daya. Ketidaksiapan sumber daya manusia berdampak pada tahapan proses yang mengakibatkan fungsi manajemen tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Disposisi/sikap para pelaksana kebijakan BOK menunjukkan keseriusan tetapi hanya bersifat formalitas untuk memenuhi aspek administrasi keuangan sehingga mengabaikan tujuan utama kebijakan BOK. Cakupan program puskesmas yang dibiayai dana BOK tidak menunjukan peningkatan yang signifikan (p<0,05) antara sebelum dan sesudah ada dana BOK. Terjadinya kendala dan permasalahan dalam koordinasi, komunikasi dan birokrasi dari agen pelaksana (KPPN) mengakibatkan kebijakan BOK dirasakan memberatkan puskesmas dan tim BOK kabupaten. Kesimpulan: Kebijakan BOK termasuk good policy, hal ini dapat dilihat dari tujuan dan ukuran kebijakan tersebut realistis dan berada di tingkat pelaksana kebijakan, tetapi dalam implementasinya termasuk dalam unsuccesfull implementation karena tidak berdampak pada peningkatan cakupan program puskesmas secara signifikan. Saran : Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia/tenaga serta peningkatan fungsi-fungsi manajemen. Kebijakan BOK melalui fund chanelling TP perlu dikaji ulang, dan dilakukan penelitian evaluasi kebijakan BOK untuk menjawab keberlangsungan kebijakan di masa datang.

Backgroud : Health Operational Assistance (BOK) funds policy with Tugas Pembantuan (TP) funds chaneling is a new thing for West Bandung district health office and primary health care, so that rules and procedures for the financial management of this funds chanelling has not been used and understood by the team manager of BOK. This problems lead to delaying the disbursement of funds to the districts and primary health care, also lead to low level of fund utilization at the end of 2011. Objective : The objective of study are to describe factors which influenced the implementation of BOK policies and to determine their impacts in increasing the coverage primary health care program. Methods : This studi was using a mixed method with concurrent embedded strategy. Qualitative research design was using pragmatism strategy, and quantitative research design was using observational cross-sectional. Samples for qualitative design was using purposive sampling and for quantitative with total sampling of 31 primary health care. Paired sample t-test was used for analysis. Result : The factor that affecting BOK policy implementation is resource. Unpreparedness of human resources affect the stages of the process that resulted in management function can not be implemented optimally. Disposition/attitude of the policy implementers showed seriousness but only for formality reason the financial of administration that resulted disregard of BOK policy goal. Coverage program in primary health care did not show a significant increase (p <0), before and after BOK funds allocation. The constraints and problems in coordination, communication and bureaucracy of the implementing agencies (KPPN) BOK policy resulted in perceived burden by primary health care and the districs team manager of BOK. Conclution; BOK policy categorized as a good policy. It can be seen from the objectives and policy measures are realistic and there are in the level of policy implementer. BOK policy implementation, however cathegorized as unsuccesfull implementation because it has no impact on improving program coverage in primary health care significantly. Suggestion; it is necessary to improve the capacity and capability of human resources and to increase the management functions. TP fund chanelling needs to be evaluated. Further research on BOK policy evaluation is needed to answer the sustainability of this policy in the future.