Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Pelayanan Publik Di Era Reformasi

Pada masa Orde Baru, banyak pakar menilai bahwa pelayanan publik sangat bernuansa politis. Masalah dan kepentingan masyarakat yang seharusnya dijadikan titik tolak untuk merumuskan program pelayanan,kurang mendapat perhatian. Kepentingan masyarakat sering dipersepsikan oleh si Pemberi layanan (Servant) yaitu para pejabat pemerintah sendiri. Masalah-masalah yang dinilai dapat mendatangkan dukungan politis untuk memperkuat kedudukan pemerintahan akan mendapat perhatian serius, walaupun tidak relevan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu tidak heran banyak program pelayanan publik tidak berhasil memberikan kontribusi pada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.. Kondisi seperti ini tidak lepas dari praktek penerapan system pemerintahan nyang Sentralistis dimana kendali pemerintahan sangat ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Daerah kurang memiliki inovasi dan kreativitas untuk memanaje pemerintahan di Daerahnya, masalah-masalah lokal kurang diapresiasi karena kewenangan tidak dimiliki, akibatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan cenderung serba Pemerintah PUsat. Akibat lebih jauh lagi adalah selain kurang kreativitas, Pemerintah Daerah terkesan hanya melayani dirinya sendiri boros,tidak produktif dan rawan KKN.