Abstrak
Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat
Prof.Dr. H. Budiman Rusli, MS
Unpad
Indonesia
Unpad
Kebijakan publik Penanggulangan Kemiskinan, SKPD.
Kemiskinan menjadi handicap bagi Negara-negara berkembang yang tersebar di berbagai belahan dunia ini,seperti di Amerika latin, afrika dan Asia terutama Asia Tenggara termasuk di dalamnya Indonesa. Upaya pengentasan kemiskinan di Negara-negara berkembang memerlukan kerja sama internasional dengan menampilkan program-program yang melibatkan Negara-negara maju. Sebab tidak dapat dipungkiri Negara-negara berkembang merupakan pangsa pasar yang sangat potensial bagi produk-produk yang dihasilkan Negara maju.Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan di Negara berkembang menjadi salah satu perhatian dan bagian dari kepentingan semua Negara di dunia ini.Banyak program yang telah ducanangkan salah satunya yang aktual adalah Millenium Development Goals (MDGs) yang tujuan mulyanya adalah menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan keperdulian tentang HAM yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan antara Negara industri maju dan Negara berkembang. Menurut lembaga internasional seperti United Nation Of Development (UNDP), sebuah lembaga yang berada di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), upaya menanggulangan kemiskinan di berbagai Negara berkembang perlu keperdulian semua Negaraindustri maju, karena baik langsung maupun tidak langsung kemakmuran yang mereka nikmati tidak terlepas darikeberadaan negara-negara miskin yang menerima bantuan. Biasanya sebagai imbal balik dari kerja sama tersebut adalah transaksi yang tidak seimbang berupa eksploitasi sumber daya alam dalam bentuk raw material oleh negara-negara industri maju.