Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Persaingan Untuk Kemitraan Dalam Percepatan Pembangunan Pada Propinsi Papua Barat (Competition For Development Partnership In Acceleration In West Papua)

Bagian Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) ini menampilkan informasi yang mendalam mengenai proyek-proyek KPS di Indonesia serta peluang untuk turut berpartisipasi dalam proyek tersebut. Proyek-proyek KPS ini ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada sektor swasta (baik pihak asing maupun lokal) melalui Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) dan Kementerian Ekonomi. Rencana besar yang baru diluncurkan ini mencakup program jangka panjang yang melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta. Bahkan, sektor swasta memiliki peran yang sangat penting karena diharapkan untuk membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui proyek-proyek KPS tersebut.Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.44. Thn 2007. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat: 1. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan; 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan; 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 4. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil,pedalaman negara; dan wilayah perbatasan; 5. Perlakuan khusus (affirmative action) bagi pengembangan kualitas sumber daya Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sebab dengan mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif dapat mengungkap fakta, fenomena, keadan dan yang sedang terjadi dan data yang dihimpun dan disajikan adalah data yang benar berdasarkan fakta yang ada dalam hal ini data yang berhubungan daengan “Persaingan untuk Kemitraan dalam Percepatan Pembangunan pada Propinsi Papua Barat”.

“Part of Public Private Partnership (PPP) showing depth information on PPP projects in Indonesia as well as the opportunity to participate in the project. PPP projects offered by the Indonesian government to the private sector (both foreign and local) through Bappenas (National Development Planning Agency) and theMinistry of Economy . The newly launched big plans include long-term program involving cooperation between central government, local government, state-owned enterprises (SOEs), and private sector. In fact, the private sector has a very important role because it is expected to finance most of Indonesia’s economic growth through the PPP projects.Local government functions can be interpreted as the area running, set the running of the government and organized in accordance with Government Regulations No.44 . The Year 2007. Master Plan for Accelerated Development of West Papua Province: 1. Strengthening food security and poverty reduction; 2. Increasing the quality of education; 3. Improving the quality of health services; 4. Improvement of basic infrastructure to improve accessibility in remote areas, inland countries, and border regions; 5. Preferential treatment ( affirmative action) for the development of quality human resource . The research method used was descriptive qualitative method because research by using descriptive qualitative approach to uncover the facts, phenomena, and the object is going on and the data collected and the data presented is correct based on the facts in this case related data with “competition for the Acceleration of Development Partnership in West Papua”.