Abstrak RSS

Kualitas Manajemen Publik Implikasi Reorganisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat

Kualitas Manajemen Publik Implikasi Reorganisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat
Petrus Marselus Aitrem
Unpad, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Indonesia
Unpad, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
, ,

Implikasi reorganisasi kelembagaan pemerintah daerah merupakan persoalan yang mendasar dalam memberikan pelayanan publik terutama pada daerah otonom baru seperti Kabupaten Maybrat. Analisis kelembagaan serta reorganisasi dilaksanakan secara tepat dalam menata pemerintah daerah sehingga terdapat pembagian tugas serta pekerjaan secara terperinci untuk dapat memperlancar proses pelayanan publik pada masyarakat. Kelembagaan organisasi pemerintah daerah disuatu kabupaten apabila terlalu besar maka maka birokrasi pemerintahannya akan berbelit-belit serta terjadi pemborosan anggaran negara, dengan demikian maka untuk kelembagaan organisasi pemerintah daerah seperti Dinas, Kantor serta badan harus dapat dianalisis terlebih dahulu sesuai urusan pelayanan publik. Apabila terdapat satu urusan yang sama di dua lembaga atau dinas maka sebaiknya digabung agar tidak terjadi pemborosan anggaran daerah dan anggaran negara, begitu pula sebaliknya apabila terjadi urusan yang besar pada suatu kantor maka sebaiknya dipisah menjadi dua lembaga atau kantor sehingga dapat memperlancar pelayanan publik. Pada umumnya pelayanan publik diwujudkan oleh karena terciptanya suasana sistem pemerintah daerah yang baik, terutama dikaji dari proses pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok masing-masing pegawai, yang telah tergambar dalam struktur kelembagaan organisasi pemerintah daerah. Peran kelembagaan didalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta dapat memberi pengaruh terutama pedoman dan arah sesuai dengan tujuan organisasi masing-masing. Kelembagaan serta struktur juga memberi petunjuk tentang rincian tugas organisasi pada para pegawai atau karyawan sehingga dapat mengetahui tugas apa yang dikerjakan.

Implications of the institutional reorganization of local government is a fundamental problem in providing public services, especially in the new autonomous regions such as the District Maybrat . Institutional Analysis and reorganization implemented appropriately in managing the local government so that there is a division of tasks and work in detail to be able to expedite the process of public service to the community. Institutional organization of the local government sector in the district if it is too large then the government bureaucracy would be cumbersome and wasteful state budget, and thus to the institutional organization of local government such as the Department, and the Office of the agency should be analyzed first according affairs of public service . If there is one affair that is the same in the two institutions or agencies should be merged in order to avoid wastage of local budgets and state budgets, and vice versa in case of a big deal in an office then it should be split into two agencies or offices that can facilitate public services. In general, public service embodied by since the creation of the atmosphere of a good system of local government, mainly assessed from service process in accordance with the basic tasks of each employee, which has been reflected in the institutional structure of local government organizations. Institutional role within an organization both government organizations and private organizations can provide guidance and direction of influence, especially in accordance with the objectives of their respective organizations. Institutions and structures also provide clues about the details of the task organization on the employee or employees in order to know what the task.