Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Kepemilikan Media Dan Ideologi Pemberitaan (Kajian Ekonomi Politik Komunikasi Terhadap Kepemilikan Media Dan Wacana Pembentukan Provinsi Tapanuli Di Surat Kabar Harian Waspada Dan Sinar Indonesia Baru)

Salah satu wacana yang kontroversial di surat kabar adalah pembentukan Provinsi Tapanuli. Tarik-menarik kepentingan antara kubu yang pro pembentukan dan kubu yang kontra tampil dalam teks berita. Untuk menjelaskan persoalan tersebut digunakan pendekatan kritis melalui teori ekonomi politik komunikasi Vincent Mosco, analisis wacana kritis Fairclough dan semiotika versi Roland Barthes sebagai pisau analisis terhadap teks dan konteks pemberitaan di surat kabar . Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan ideologi yang mendasar antara Waspada dengan Sinar Indonesia Baru (SIB) yang mendasari penolakan dan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli. Waspada merepresentasikan: (a) Pembentukan Protap dipaksakan; (b) endukung Protap sebagai pelaku tindak kekerasan; (c) kecurigaan terhadap keterlibatan elite politik; dan (d) keraguan terhadap proses demokrasi dan hukum. Sedangkan SIB merepresentasikan: (a) Pembentukan Protap dibutuhkan masyarakat (a) pedukung Protap pejuang; (c) simpati elite politik; dan (d) ketidakadilan proses demokrasi dan hukum. Waspada dan SIB menggunakan institusi medianya untuk menyuarakan kepentingan politik pemiliknya. Keyakinan agama pemilik media mempengaruhi pandangan kedua media. Kekuasaan ekonomi dan politik pemilik media menentukan arah pemberitaan. Secara politik, pemilik media menggunakan kekuatannya untuk membentuk wacana dan menjalin kerjasama dengan partai politik. Waspada bekerjasama dengan Golkar, sedangkan SIB bekerjasama dengan PPRN serta PDS dan PKDI. Secara ekonomi, pemilik media menggunakan kekuatan modalnya untuk membiayai operasional media untuk meningkatkan oplah dan menjaring pengiklan. Penelitian ini memberikan rekomendasi, diantaranya: (a) Perlu dibentuk dan dikembangkan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat yang bergerak di bidang media literacy agar dapat memberikan pendidikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem operasional media. (b) perlu dibentuk dan dikembangkan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang media advocacy agar dapat menjadi pemantau media dan sebagai alat kontrol terhadap kinerja media. (c) Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang dapat menjamin bahwa media bekerja sesuai standard jurnalistik serta menetapkan sanksi yang tegas atas pelanggarannya.

One of the controversial discourses in the newspapers is the establishment of Tapanuli Province. Conflicts of interest between the pro-establishment camp and the oposition appear in the text of the newspaper.To explain these issues use critical approach through the theory of political economy of communication by Vincent Mosco, critical discourse analysis by Fairclough and Roland Barthes version of semiotics as the tools for analyzing the text and context of the news. The results showed that there are fundamental ideological differences between Waspada and Sinar Indonesia Baru (SIB), which underlying with rejection and support for the establishment of Tapanuli Province. Waspada represents: (a) Establishment of Tapanuli Province is imposed, (b) pro-Tapanuli Province mass as perpetrators of violence; (c) suspicion of the involvement of the political elite, and (d) doubts about the democratic process and the law. While SIB represents: (a)The establishment of the Tapanuli province is required (b) Tapanuli Province boosters are fighter; (c) sympathy of political elite, and (d) the injustice of the democratic and law processes. Waspada and SIB use media institutions as the sounder of the owner’s political interest. Religious beliefs influence how media owners both media. Economic and political power determines the direction of the news media owners. In politics, media owners use its power to shape the discourse and cooperation with political parties. Waspada in cooperation with Golkar, while SIB working with PPRN, PKDI and PDS. Economically, media owners use their financial clout to finance the operations of the media to improve circulation and solicit advertisers. This study provides recommendations as follows: (a) Necessary to establish and develop community development agencies that working in the field of media literacy in order to provide education and raise public awareness about the operating system of media. (b )Necessary to establish and develop institutions that working in the field of media advocacy in order to be observers and the controller of the media. (c) The Government should establish regulations to ensure that the media appropriate standards of journalistic and to set tough sanctions on the infraction

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id