Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Model Pemberdayaan Kelembagaan UMK Pada BUMN Di Jawa Barat: Studi Model Pemberdayaan Kelembagaan UMK Mitra Binaan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Area Jawa Barat

Usaha berskala mikro dan kecil (UMK) masih berperan sentral bagi perekonomian di Jawa Barat. Peran tersebut terutama dalam kontribusinya terhadap jumlah unit usaha, PDRB, dan penyerapan tenaga kerja. Namun, peran penting tersebut belum diimbangi dengan keberhasilan pemberdayaannya secara optimal. Sekitar 54% UMK di Jawa Barat mengalami kendala dan baru 7% dari total UMK mendapat binaan Pemerintah Daerah. Salah satu penyelenggaraan pemberdayaan UMK yang menunjukkan keberhasilan adalah pemberdayaan UMK melalui pendekatan kelembagaan yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (PT. Telkom) sebagai realisasi kebijakan pemerintah tentang Program Kemitraan (PK) antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan UMK Mitra Binaan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: Per.05/MBU/2007. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan model pemberdayaan kelembagaan UMK Mitra Binaan, yang dilakukan oleh PT. Telkom. Tipe penelitian adalah deskriptif eksploratif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Telkom CDC dan Telkom CDA Jawa Barat sebagai pihak pemberdaya, dan UMK Mitra Binaan sebagai pihak yang diberdayakan. Informan dipilih berdasarkan signifikansi peran terhadap proses pemberdayaan dari kedua unsur tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara kualitatif, dan pengumpulan dokumen terkait. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan kelembagaan UMK Mitra Binaan pada PT. Telkom sudah memperhatikan aspek proses dan manfaat, namun demikian, proses pemberdayaan belum berorientasi pada dimensi-dimensi utama pemberdayaan, dan pembinaan kelembagaan belum berorientasi pada konsep kelembagaan. Pada sisi manfaat, pengukuran belum berorientasi pada pencapaian derajat pemberdayaan sebagai tujuan utama pemberdayaan. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun aspek enforcement tidak direaliasikan, kinerja proses dan derajat manfaat pemberdayaan kelembagaan UMK oleh PT. Telkom di Jawa Barat menunjukkan pencapaian yang baik. Aspek-aspek penting dalam pencapaian kinerja tersebut adalah komitmen perusahaan dan good governance yang didukung dengan sistem informasi berbasis teknologi telekomunikasi.

The micro and small enterprises (MSEs) still have a very important role for the economy in West Java. That role is primarily indicated by its contribution to the number of business units, PDRB, and labor absorption. But, it has not been counterbalanced by an optimal empowerment. Approximately 54% of MSEs in West Java got constraints and just 7% from the total of MSEs got development from the local government. One of the MSEs empowerment implementations which shows the success is the empowerment through institutional approach conducted by PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (PT. Telkom) as the realization of the government policy about the Partnership Program (PK) between State-Owned Enterprises (SOEs) with MSEs Partners, which is regulated by the Minister of State Enterprises regulation number: Per.05/MBU/2007. This research was conducted with the aim of describing and explaining the institutional empowerment model to MSEs Partners, conducted by PT. Telkom. Type of this research is descriptive exploratory, using qualitative research methods.. The location of study is the Telkom CDC and Telkom CDA West Java as an enabler, and MSEs Partner as an empowered parties. Informants were selected based on the significance of the role of the empowerment process from both an enabler and an empowered parties. Data collection was done by observation, qualitative interviews, and the collection of related documents. The conclusion of this study is that the institutional empowerment of MSEs Partners at PT. Telkom has already noticed aspects of the process and benefits which is done through the funding of capital/investment loan and the development program. However, the process of empowerment have not been oriented to the main dimensions of empowerment, and institutional development have not been oriented to institutional concepts. On the benefits side, the measurement is not oriented towards achieving the degree of empowerment as a primary goal of empowerment. The findings from this study is that although the enforcement aspect is not realized, the performance of the process and degree of outcome of institutional empowerment of MSEs by PT. Telkom in West Java showed good achievement. Important aspects in achieving such performance is the company’s commitment and good governance are supported by telecommunications technology-based information systems.