Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Evaluasi Kebijakan Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Serang

Latar belakang: Tahun 2011 Kementerian Kesehatan RI membuat suatu kebijakan dengan meluncurkan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagai bentuk intervensi dalam penurunan AKI dan AKB. Berakhirnya kebijakan Program Jampersal, memerlukan tindakan evaluasi terhadap implementasinya. Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja kebijakan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Serang ditinjau dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, serta kontribusinya terhadap peningkatan cakupan Program Kesehatan Ibu dan Bayi (KIB). Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mixed methods concurrent embedded. Penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap informan sebanyak 11 orang yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2014. Analisis yang digunakan yaitu content analysis dan constructivisme, sedangkan kuantitatif sebagai pendukung dengan menggunakan data sekunder. Hasil: Hasil dari penelitian menunjukkan sebagai berikut: tingkat efektivitas cakupan program tinggi dan penggunaan dana sesuai juknis membuat Program Jampersal efisien. Pendanaan Jampersal lebih dari cukup tapi tidak berpengaruh dalam penurunan AKI dan AKB. Pendistribusian dana dalam bentuk pelayanan Program Jampersal merata kepada kelompok sasaran. Respon masyarakat terhadap Program Jampersal sangat baik, dan terdapat peningkatan jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Ketepatan sasaran Program Jampersal dirasakan oleh masyarakat, dan terdapat kontribusi kinerja kebijakan Program Jampersal terhadap peningkatan cakupan Program KIB. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Serang menunjukkan kinerja yang baik dan optimal. Maka sudah selayaknya pemerintah mempertahankan hal yang positif dari kebijakan tersebut dengan membuat regulasi berupa aturan kebijakan (policy rules/beleids regels) dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Regulasi yang dibuat diharapkan memperkuat pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga seluruh masyarakat bisa terlindungi dalam masalah pembiayaan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan biaya pertolongan persalinan.

Background: In 2011 the Ministry of Health launched a policy of the Giving Birth Guarantee Program (Jampersal) as a form of intervention in reducing MMR and IMR. Cutting off this Jampersal policy program require an evaluation of those implementation. Objective: The research objective was to evaluate the performance of policies Giving Birth Guarantee Program in Serang District in terms of the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, grading, responsiveness, and accuracy, as well as contribution to increase coverage maternal and neonatal health program. Method: The method used in this research is embedded concurrent mixed methods. The qualitative research of depth interviews with informants as many as 11 people were held in June and July 2014. The analysis used arecontent analysis and constructivism, while as supporting data quantitative analysis was used as secondary data. Result: Results of the study shows that the effectiveness of program coverage is high and the use of funds which follows the guidelines make Jampersal Program is effective enough. Jampersal fund wasmore than enough but had no effect in reducing MMR and IMR. The distribution of funds in the form of program services of Jampersal was distributed evenly to the whole society. Jampersal public response to the program was excellent, and there is an increase in the number of giving birth by health workers in health facilities. The target accuracy of Jampersal program perceived by the public, and there are a contribution of Jampersal Program policies to ward the increased coverage of maternal and neonatal health program. Conclusion: Implementation of policy Giving Birth Guarantee Program in the district of Serang shows good performance and optimal. Then it is proper that the government maintain a positive thing from the policyby making regulations in the form of policy rules in the form of Regulation of the Minister of Health(Permenkes). Such regulation is expected to streng then the implementation of the National Health Insurance (JKN), so that the whole community can be protected in health financing problems, especially those related to the cost of aid delivery.