Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Analisis Terhadap Pemisahan Kekayaan Bank BUMN Atas Kekayaan Negara Sehubungan Dengan Penghapus Tagihan Piutang (HAIRCUT) Berdasarkan Business Judgement Rule Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait

Terdapat dualisme pengaturan terkait pengelolaan kekayaan BUMN (termasuk Bank BUMN) atas kekayaan Negara. Tidak sinkronnya UU Keuangan Negara dengan UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas menjadi masalah dalam pengelolaan dan pengawasan Bank BUMN sehingga menghambat bagi Manajemen Bank BUMN untuk mengambil keputusan bisnis, salah satunya melakukan haircut atau penghapus tagihan piutang. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan studi lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencegah terjadinya pertentangan atau dualisme aturan dalam pengelolaan Bank BUMN, Pemerintah perlu menegaskan ruang lingkup kekayaan Bank BUMN itu berpedoman pada UU Keuangan Negara atau kepada UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas, sehingga untuk melaksanakan haircut tidaklah perlu dilakukan melalui mekanisme sesuai UU PUPN.

There are two principles setting related to the management of enterprises (including SOE’s Banks) on the wealth of the country. Not sync finance law countries by the limited liability company and the problem in the management and supervision of banks that impede the management of state-owned banks to take decisions business either of the haircut or an eraser bill receivable. The Research method in this thesis through a normative approach. Specifications of the research is descriptive analitical. Based on the results of research, can be drawn the conclusion that to prevent overlapping in the management of state-owned banks , the government need to be affirmed scope of wealth that state-owned bank based on finance law or the state to state law and law on limited liability company, then management of SOE’s Banks can decide haircut to non-performing loans without refering to PUPN Act.