Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Analisis Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Tanpa Melakukan Penjualan Harta Pailit Dikaitkan Dengan Perlindungan Yang Seimbang Antara Debitor Dengan Kreditor

Perjanjian pinjam meminjam dana antara kreditor dengan debitor mengakibatkan timbulnya perikatan yang mewajibkan debitor untuk mengembalikan dana kreditor. Permasalahan akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utang-utangnya. Kepailitan merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh dalam rangka pengembalian aset kreditor. Apabila dalam pengurusan harta pailit kurator beranggapan bahwa harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, maka kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit yang disampaikan kepada Hakim Pengawas. Berdasarkan usulan Hakim Pengawas untuk mencabut pernyataan pailit debitor, maka Pengadian Niaga dapat memutuskan untuk mencabut pernyataan pailit debitor.Tujuan penelitian yang penulis angkat dalam karya tulis ini adalah untuk menganalisis kedudukan kurator yang mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit tanpa melakukan penjualan harta pailit dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban dan untuk menganalisis penerapan pencabutan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga tanpa adanya penjualan harta pailit ditinjau dari prinsip perlindungan yang seimbang antara debitor dengan kreditor. Untuk membahas permasalahan dalam karya tulis ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang dilakukan dan dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah hukum yang merupakan pedoman-pedoman bertingkah laku. Kaidah-kaidah yang digunakan dalam hal ini berhubungan dengan pencabutan putusan pernyataan pailit tanpa melakukan penjualan harta pailit dikaitkan dengan perlindungan yang seimbang antara debitor dengan kreditor. Penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tindakan kurator yang memohon pencabutan pernyataan pailit dan bagaimana penerapan prinsip perlindungan yang seimbang antara debitor dengan kreditor dikaitkan dengan pencabutan putusan pernyataan pailit tanpa adanya penjualan harta pailit. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Penulis memperoleh simpulan bahwa Pertama, kedudukan kurator yang mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit tanpa melakukan penjualan harta pailit dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang diderita pihak-pihak tertentu dalam kepailitan, khususnya kreditor sehingga kurator wajib bertanggungjawab mengganti kerugian tersebut. Kedua, pencabutan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga tanpa adanya penjualan harta pailit tidak menerapkan prinsip perlindungan yang seimbang antara debitor dengan kreditor karena mengakibatkan kepentingan para kreditor untuk memperoleh pembayaran dari hasil penjualan aset-aset debitor pailit menjadi tidak terpenuhi.

Agreement between the lending and borrowing of funds by the creditor and debtor resulted in the emergence of the engagement which requires debtors to repay the fund’s creditor. Problems will arise if the debtor had difficulty to restore its debts. Bankruptcy is one remedy that can be taken within the framework of asset recovery creditor. If the management of the bankruptcy estate curator assumed that the bankruptcy estate is not sufficient to pay the cost of bankruptcy, the curator may apply for revocation of bankruptcy declaration submitted to the Supervisory Judge. Based on the proposal of the Supervisory Judge to revoke a declaration of bankruptcy debtor, the Commerce tribunal may decide to revoke a declaration of bankruptcy debitor.The purpose of this paper is to analyze the position of curator’s request the revocation of a declaration of bankruptcy without selling the bankruptcy estate associated with the theory accountability and to analyze the implementation of the decision of revocation of a declaration of bankruptcy by the Commercial Court in the absence of the bankruptcy estate sales in terms of the principle of equal protection of the debtor by creditors. To discuss problems in this paper, the authors use a normative juridical approach, namely a study conducted in the field of law and conceived of the principles, norms, dogmas or rules of law which are guidelines to behave. The rules that are used in this case related to the revocation of the decision of a declaration of bankruptcy without selling the bankruptcy estate associated with the protection of the balance between debtors to creditors. This study used a descriptive-analytic aims to obtain an overview of actions that invoke revocation curator bankruptcy declaration and how the application of the principle of equal protection of the debtor by the creditor associated with the revocation decision in the absence of a declaration of bankruptcy bankruptcy estate sales. Based on the analysis that has been done, the author obtained the conclusion that First, curator’s request for the revocation of a declaration of bankruptcy without selling the bankruptcy estate is an unlawful act that causes damage suffered by the parties, in particular creditors who require curators to be responsible replace those losses. Second, the revocation of the decision of a declaration of bankruptcy by the Commercial Court in the absence of the bankruptcy estate sales contrary to the principle of equal protection of the debtor by the creditor because it resulted in the interest of the creditors to obtain payment from the sale of assets of the bankrupt debtor is not consummated.