Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Sengketa Kepemilikan Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia

Penggunaan merek sebagai nama domain filch pihak lain seeara tanpa hak sudah banvak terjadi di luar negeri dan di Indonesia. Uniform Domain Dispute Resolution Policy (UDRP) mengatur bahwa prosedur administrasi meialui arbitration provider dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain, Putusan arbitration provider merupakan suatu putusan arbitrase asing bagi Indonesia, sehingga perlu dikaji kaitannya dengan keberlakuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada UU Merek, UU Arbitrase, dan UDRP guna menganalisis pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitration provider di Indonesia dalarn sengketa kepemilikan nama domain, Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengkaji pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitration provider di Indonesia. Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa putusan arbitration provider dalam sengketa kepemilikan nama domain sebagai suatu putusan arbitrase asing tidak perlu dan tidak dapat diterapkan ketentuan Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Pasal 64-69 UU Arbitrase, sehingga tidak memerlukan eksekuatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksanaan putusan arbitration provider tersebut dilakukan dari kantor pusat ICANN sebagai pengelola jaringan nama domain di seluruh dunia.

In Indonesia as well as in the other countries, trademark infringements and dilutions cases have been increased due to illegal uses of trade marks as domain names. Based on Paragraph 4 UDRP, it is required to submit to a mandatory administrative proceeding. These proceedings will be conducted before one of the administrative-dispute-resolution service providers (arbitration providers). Its decision as a foreign arbitral award must be analyzed in relation to the Enforcement Foreign Arbitral Award of Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law in Inedonesia. This research was conducted by applying a normative juridical method. This method emphasized Trademark Law, Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law and UDRP to described the recognition and enforcement arbitration providers decision in Indonesia. This research specification is an analytical descriptive method which describes the object of the research and analyzes it in relation to the Trademark Law and The Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law. The Result of this research shows that the panel decision is not necessary to be submitted to the Enforcement Foreign Arbitral Award of Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law, because the ICANN as the web manager of the domain names and the registrar technically transfer or cancel the domain name all over the world.