Abstrak RSS

Politik Anggaran Di Sektor Kesehatan Politic Of Budget In Health Sector

Politik Anggaran Di Sektor Kesehatan Politic Of Budget In Health Sector
Dewi Marhaeni Diah Herawati
Universitas Padjadjaran, Seminar Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia di NTT-Politik Anggaran
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Seminar Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia di NTT-Politik Anggaran
, , ,

Ketidak cukupan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan saat ini masih menjadi permasalahan yang krusial baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Salah satu faktor yang paling menonjol yang berperan adalah adanya politik anggaran. Studi bertujuan untuk mengetahui politik anggaran kesehatan. Studi ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2006-2007, selanjutnya dilakukan pengamatan sampai tahun 2013. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari Direktorat Anak, Biro Perencanaan, Litbangkes, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Desain penelitian adalah kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Situasi di Pusat, politik anggaran terjadi di DPR pada saat penetapan pagu definitif, utamanya pada program yang bersifat fisik. Kemenkeu terlihat kurang memberikan dukungan pada sektor kesehatan, dimana anggaran sektor kesehatan baru mencapai sekitar 2,5%. Dasar pembagian anggaran di lingkungan Kemenkes baik untuk anggaran internal maupun yang ditransfer ke daerah belum berdasar kriteria yang jelas. Untuk situasi di daerah, politik anggaran terjadi baik di lingkungan legislatif maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dampak negatif adanya politik anggaran adalah perolehan anggaran sektor kesehatan belum sesuai dengan amanat UU No 36 Tahun 2009. Politik dalam proses penganggaran terjadi pada saat penetapan pagu indikatif, sementara dan definitif, adapun aktor yang paling berperan adalah DPR/DPRD. Politik dalam alokasi anggaran terjadi karena ketidakpatuhan pembuat kebijakan dalam peraturan yang telah dibuatnya serta belum adanya formula dalam membagi anggaran kesehatan yang lebih berkeadilan.

Insufficient of budget allocations for health sector remains a crucial problem both at central or local government. One of the most prominent factors that play a role is budget politic. The study aims to determine politic of health budget. This study is a continuation of research that has been conducted in the year 2006-2007, then observed until 2013. Secondary and primary data were obtained from the MoH (Directorate of Children, Planning Bureau, Institute of Health Research and Development) and West Java Provincial Health Office. Research design was a qualitative approach by using constructivism paradigm. At Central government, in the Parliament, politic of budget occurred when determining budget ceilings, especially in programs which is related to infrastructures/ phisycal. Respon of Ministry of Finance apparently less provide to support the health sector, whereas health sector budget was only get around 2,5%. Ministry of Health’s budget distribution, for internal as well as for transferred to the province/district, has not been based on a clear criteria. At local government, the politic of budget occured both within the legislative and excecutive which represent by Local Government Budget Team (TAPD). The politic of budget showed a negative impact for health sector budget which is not in accordance with Law No. 36/2009. Politics in the budgeting process occurs when determining indicative, temporary and definitive ceiling. Parliament member (central as well as local) were the actors who were most responsible. Politics in the budget allocation occured since policy makers did not comply to the regulation that had been made by them selves and the lack of formula to get more equitable health budget.

Download: .PDF