Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Sub Das Garang Bagian Hulu Ditinjau Dari Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Semarang

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam penataan wilayah DAS Garang adalah bertujuan untuk menangani permasalahan banjir dan bahaya lingkungan lainnya yang terjadi pada wilayah sekitar DAS Garang. Berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah Sub DAS Garang Hulu seperti permukiman, pertanian dan industri diperkirakan telah mempengaruhi kualitas air Sungai Garang. Sub DAS Garang Hulu telah banyak mengalami konversi dari kawasan lindung menjadi kawasan terbangun. Berkenaan dengan permasalahan ini, tesis ini bermaksud memberikan gambaran tentang kondisi terkini dari penggunaan lahan Sub DAS Garang Hulu serta implementasi pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sub DAS Garang Hulu dan melakukan kajian terhadap upaya pengendalian pemanfaatan ruang Sub DAS Garang Hulu berdasarkan kebijakan penataan ruang yang telah dibuat sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan pada penggunaan lahan di wilayah Sub DAS Garang Hulu, yaitu dengan semakin bertambah luasnya area perkebunan. Selain itu, terdapat alih fungsi lahan pertanian dan tegalan menjadi permukiman. Hal ini akan menyumbang pada pengurangan penutupan vegetasi pada permukaan lahan yang sekarang sangat penting untuk pemeliharaan fungsi wilayah Sub DAS Garang Hulu sebagai daerah tangkapan hujan (water catchment area). Dengan demikian, pada tahap implementasinya, pemanfaatan lahan di kawasan Sub DAS Garang Hulu tidak sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Semarang. Demikian pula halnya dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak mencapai hasil yang maksimal dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi lahan di kawasan Sub DAS Garang Hulu.

The policy of Central Jawa Provincial Government and Semarang Regency Government in structuring Garang’s watershed area is intended to handling the problem of flooding and other environmental hazards that occur in the area surrounding watershed of Garang. Various activities in the area of land utilization of subzone Kaligarang Hulu, such as settlements, agriculture and industry, is estimated to have affected the water quality of the River Garang. Subzone Kaligarang Hulu has undergone a plenty conversion from protected areas into developed area. With regard to this issues, this thesis intends to provide an overview of the current condition of land utilization of subzone Kaligarang Hulu and implementation of government in the management and utilization of subzone Kaligarang Hulu and a review of the effort to control the land utilization of subzone Kaligarang Hulu based on spatial planning policy that has been created before. The results showed the occurrence of significant changes in land utilization of subzone Kaligarang Hulu that is by increasing the extent of plantation area. Moreover, there are a converting of agricultural land and fields into settlements or housing area. This will contribute to the reduction of vegetation cover on land surfaces which now very important for the maintenance of the function of subzone Kaligarang Hulu as water catchment area. Thus, at the stage of its implementation, the utilization of land in the subzone Kaligarang Hulu is not in accordance with the Spatial Planning Policy (RTRW) which established either by the Government of Central Java Province or by the Government of Semarang Regency. Similarly, the effort to control the utilization of space has not run properly so it does not achieve maximum results in overcoming the dysfunction of land in the subzone Kaligarang Hulu.