Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Penerapan Diversi Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahguna Narkotika Menuju Penyelamatan Generasi Penerus Bangsa Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana

Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak dapat berjalan secara efektif. Ketidakefektifan penegakan hukum tidak pidana penyalahgunaan narkotika didasarkan atas dua kondisi faktual dari beberapa perkara. Kondisi pertama menunjukkan bahwa adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika. Kondisi kedua menunjukkan bahwa adanya kecendrungan bagi penyalahguna narkotika untuk mengulangi perbuatannya. Permasalahan yang terjadi yaitu terbatasnya klasifikasi penyalahguna narkotika untuk menjamin kewajiban rehabilitasi, serta penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian lebih mengutamakan pendekatan proses peradilan pidana. Untuk itu, perlu adanya perubahan paradigmatik yang didasarkan atas kategori penanganan perkara yang semula berorientasi pada proses peradilan pidana menuju pendekatan rehabilitasi. Sehingga seharusnya, pihak Kepolisian dari awal proses diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan diversi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan peraturan hukum positif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data-data sekunder dan wawancara lapangan untuk mempelajari data-data primer, data sekunder, dan data terseier yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa ketentuan Pasal 54 UU Narkotika mempersempit ruang lingkup klasifikasi penyalahguna narkotika untuk mendapatkan kewajiban menjalani rehabilitasi, padahal klasifikasi penyalahguna narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika meliputi kategori coba pakai, teratur pakai, pecandu suntik, dan pecandu non suntik. Penerapan diversi oleh pihak Kepolisian merupakan upaya untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu, sehingga sebagai wujud pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk dapat menyelamatkan generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkotika.

Law enforcement criminal acts of drug abuse committed by the police can not be run effectively. The ineffectiveness of the criminal law enforcement drug abuse based on two factual conditions of some cases. The first condition indicates that the difference in the imposition of criminal sanctions for drug abusers. The second condition indicates that the tendency for drug abusers to repeat his actions. Problems that occur are limited classification drug abusers to ensure the rehabilitation obligations, as well as law enforcement criminal acts of drug abuse committed by police prefer the approach of the criminal justice process. To that end, the need for a paradigmatic change based on the original categories of case handling process-oriented approach to criminal justice towards rehabilitation. So it should be, the police from the beginning of the process was given the authority to take action versioned. This research is descriptive analytical to obtain paints a thorough and systematic about the problems to be research connected by the rule of law, by adopting both normative juridicial that is focused on secondary data and the interview the field to primary data, secondary data, and tersier data collected by materials in the form of laws in the realtion to the issues to be researched the next one will be analyzed in juridicial manner qualitative. The results obtained are that the provisions of Article 54 of the Narcotics Act narrows the scope of the classification of drug abusers to obtain the obligatory rehabilitation, whereas classification drug abusers in the criminal act of drug abuse include categories trying to wear, irregular wear, junkies, and non-injecting addicts. Implementation of diversion by the police was an attempt to streamline the criminal acts of law enforcement abuse of drugs by first getting a recommendation from the Integrated Assessment Team (Tim Asesmen Terpadu), so as a form of criminal law reform which aims to save the future generation from drug abuse.