Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Intervensi Politik Dalam Proses Penganggaran Departemen Kesehatan Tahun 2006-2007

Latar Belakang: Transfer anggaran Departemen Kesehatan ke daerah meliputi dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana sektoral Departemen Kesehatan, padahal dalam UU No. 33/2004 hanya ada dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Aturan yang mendukung pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan baru muncul pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya PP No. 7/ 2008, sedang dana sektoral Departemen Kesehatan sampai saat ini belum ada legal formalnya. Proses alokasi anggaran juga belum berdasarkan rasionalitas teknis. Akibatnya, intervensi politik menjadi variabel yang dominan dalam proses penganggaran, terlebih untuk program yang bersifat fisik. Tujuan: Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis proses penganggaran dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana sektoral Departemen Kesehatan. Metode: Desain penelitian ini adalah eksploratif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di pemerintahan pusat. Unit analisis data penelitian adalah proses penganggaran dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan sektoral Departemen Kesehatan. Hasil: Di antara lima program yang diteliti yaitu kesehatan ibu, TBC, rumah sakit, obat dan gakin, terlihat bahwa rumah sakit mendapat intervensi politik paling besar dari DPR. Kesimpulan: Intervensi politik DPR mempunyai peran dominan dalam penganggaran di Departemen Kesehatan, khususnya dalam anggaran rumah sakit yang bersifat fisik. Intervensi politik terjadi karena transfer anggaran Departemen Kesehatan ke daerah belum didukung oleh legal formal serta perhitungan teknis yang rasional.

Background: The budget transfer from the Ministry of Health to the local includes deconcentrated fund, assisting tasks and the fund of the Ministry of Health sectors, although Law 33/ 2004 only specifies deconcentrated fund and assisting task. The regulation enforcing deconcentrated fund and assisting task is just issued in 2008 by the publication of PP No.7/2008, where as the fund of the Ministry of Health sectors has not gained any legal form. The process of budget allocation has not been based on any technical rationale. Consequently, the political intervention becomes a dominant variable in the budgetting process, especially for that of the physical programs. Objective: To analyse the budgetting process of deconcentrated fund, assisting tasks and MoH sectors’ fund. Method: The research design applied an explorativeqaulitative method. The research setting was the central. The analyzed units were budgetting processes of the deconcentrated fund, assisting tasks and MoH sectors. Result: Among the five programs studied, namely: maternal health, TB, hospital, drugs and impoverished household, it was obvious that the hospital received the greatest political intervention from the House of Legislatives. Conclusion: The political intervention from the House of Legislatives played a dominant budgetting role in MoH, especially in hospital’s physical budgetting. Political intervention occured because the budget trasnfer from the central to the local has not been supported by legal forms and rational technical measurement.