Abstrak RSS

Formulasi Kebijakan Pangan Dan Relevansinya Dengan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Di Propinsi Jawa Barat Study Of Food Policy Formulation And Its Relevance For Nutritional Status In West Java Province

Formulasi Kebijakan Pangan Dan Relevansinya Dengan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Di Propinsi Jawa Barat Study Of Food Policy Formulation And Its Relevance For Nutritional Status In West Java Province
Dewi Marhaeni Diah Herawati
Universitas Padjadjaran, Seminar Kebijakan Kesehatan di Surabaya_Formulasi Kebijakan Pangan
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Seminar Kebijakan Kesehatan di Surabaya_Formulasi Kebijakan Pangan
, , ,

Sumber Daya Manusia Indonesia menghadapi tantangan global yang memerlukan kemampuan untuk siap berkompetisi. Untuk itu dibutuhkan SDM yang memiliki status gizi yang baik agar dapat meningkatkan kualitas. Pemerintah telah membuat draft RUU Pangan, namun disinyalir RUU Pangan ini belum berpihak pada kedaulatan dan kemandirian pangan. Kajian bertujuan untuk menganalisis formulasi draft RUU Pangan dan relevansinya dengan perbaikan status gizi masyarakat. Metode kajian menggunakan mixed method concurrent, data kuantitatif berdasar hasil survei Riskesdas dan PHKI (Program Hibah Kompetisi Institusi) FK Unpad tahun 2010. Data kualitatif menggunakan studi dokumen. Proses perumusan masalah telah dapat ditetapkan dengan baik dalam agenda setting. Namun demikian permasalahan gizi masyarakat belum digunakan dalam konsep ketahanan pangan, yang bermuara dapat menurunkan daya saing bangsa. Konsep ketahanan pangan lebih menitik beratkan pada masalah ekonomi. Formulasi kebijakan lebih berorientasi pada model elite. Ketahanan dan kemandirian pangan secara konseptual sudah bagus, setelah disyahkan menjadi UU Pangan, segera dibuat PP dan KepMen agar jelas dalam pelaksanaan teknisnya. Pemerintah telah mendesentralisasikan urusan pangan mulai dari perencanaan, produksi, distribusi, konsumsi, ekspor-impor dan riset. Formulasi kebijakan dalam bentuk draft RUU Pangan belum terlalu relevan dengan penyelesaian permasalahan gizi masyarakat. Produksi dan distribusi pangan lebih berorientasi pada masalah ekonomi dan politik.

Human resources in Indonesia face national and global challenges which required the readiness to compete. Therefore, qualified human resources are needed. To achieve high qualified human resources, it is very important to have a good nutrition status. Indonesian gornment has prepared draft of Food Act, which still pose a big question on self reliance and sovereignity of the country on food. This study was performed to analyzed Food Act Draft and its relation with community nutrition status improvement. Concurrent mixed methods was used for the study. Secondary data from Riskesdas and PHKI (Program Hibah Kompetisi Institusi) survey in 2011 was analyzed. Qualitative method was used for document study on Food Act’s draft and several regulation. Problem identification process in agenda setting has been done properly, but food tenacity orientation more on economic aspect. Ideally, food tenacity should oriented on how its impact to human ressource quality. Food policy formulation observed as elite model. Conceptually, food self reliance and tenacity policy has been developed. After deliver as a decree, its should be continue by regulations (e.g.government decree). Government has decentralized planning, production, distribution, consumption, export-import Policy formulation of Food Act has not been relevan to overcome community nutrition problem. Production and distribution policy draft more focuse on economical and political aspects.

Download: .Full Papers