Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Laporan Akhir Penelitian Hibah Kompetitif Sesuai Prioritas Nasional Batch II Studi Psikososial Tentang Korupsi Di Indonesia

Meski kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa tahun terakhir ini telah membawa sedikit kemajuan di bidang pemberantasan korupsi, kemajuan tersebut tampaknya belum cukup mengikis penyakit korupsi di Indonesia sebagai sesuatu yang sudah `kronis’ dan menghambat laju perkembangan serta pembangunan bangsa. Terdapat sejumlah penelitian yang berfokus pada masyarakat sebagai pengguna jasa birokrasi yang dilayani oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun penelitian yang berfokus pada PNS-nya sendiri dan berlandaskan studi psikososial tampaknya masih terbatas. Karena alasan itulah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bermaksud mengkaji Iebih dalam tentang apa yang dipersepsi sebagai korupsi, norma sosial, dan penegakan hukum di bidang korupsi, tindak aktual korupsi, standar hidup serta kriteria sukses dalam kehidupan berdasarkan persepsi birokrat. Penelitian deskriptif yang bersifat ex post facto ini menggunakan sampel penelitian di 4 (empat) lokasi kota yakni Yogyakarta, Palangkaraya (2 kota peringkat terbaik dalam kriteria bersih dari korupsi berdasarkan survey TI), dan Tegal, Kupang (2 kota peringkat terbawah dalam kriteria bersih dari korupsi berdasarkan survey TI yang meliputi kota-kota di Indonesia). Sampel keseluruhan berjumlah 538 orang (164 orang dari Yogyakarta, 140 dari Palangkaraya, 123 dari Tegal, 111 dari Kupang). Pengambilan data dilakukan dengan Angket dan Diskusi Kelompok Terfokus di 4 kota lokasi penelitian. Hasil penelitian diolah secara statistik dengan Teknik statistik Anova dan Regresi Linier dengan bantuan software SPSS 16.0, sedangkan data kualitatif dari FGD dianalisis dengan metode kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah penegakan hukum, dan norma sosial memiliki pengaruh terhadap munculnya korupsi, namun persepsi mengenai standar hidup dalam arti sejauh mana subjek puas atau tidak puas terhadap standar hidupnya sekarang ini dengan penghasilan yang diperoleh, tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap munculnya perilaku korupsi. Persepsi tentang perilaku korupsi juga tampaknya berbeda-beda di tiap kota, namun yang paling tampak adalah para PNS mengkategorikan perilaku korupsi jika mereka meminta sesuatu barang atau uang dari masyarakat atau merugikan negara. Namun, jika menerima tanpa meminta, itu dipersepsi sebagai bukan korupsi. Meski pada umumnya PNS menempatkan relijiusitas dan kejujuran di rangking pertama dan kedua, tetapi ada yang membedakan antara PNS dari Kota yang berindeks prestasi korupsi baik dengan yang kurang baik. Kedua kota dengan indeks prestasi korupsi terbawah menempatkan materi/uang di ranking ketiga dan keempat, dibandingkan ranking keenam dan ketujuh di kota ber-indeks prestasi korupsi baik. Saran dalam penelitian ini mencakup saran praktis yang terdiri dari perlunya sosialisasi yang Iebih tegas dan terarah tentang tindak korupsi dan bukan tindak korupsi dengan penegakan hukum dan intervensi nilai/norma sosial yang juga terencana dan terarah. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan aspek bu-daya dan norma sosial secara Iebih intens, karena ternyata hal ini merupakan hal yang signifikan mempengaruhi perilaku korupsi di kalangan PNS.

Although the leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono in the last few years have brought little progress in the fight against corruption, the progress is apparently not enough to erode the corruption in Indonesia.There are a number of studies that focus on society as a bureaucratic service users served by the Civil Servants (PNS), but research that focuses on his own civil servants and is based on psychosocial studies appeared to be limited. For this reason this study was conducted. This study intended to examine more deeply about what the civil servants perceived as corruption, social norms, and law enforcement , actual acts of corruption, standards of living, and criteria for success in life.This descriptive research is ex post facto research uses a sample in 4 (four) locations of the city of Yogyakarta, Palangkaraya (ranked the first and 2nd best city in the net of corruption criteria based on a survey of IT), and Tegal, Kupang (2 cities ranked two lowest in the criteria net of corruption based on a survey of IT that includes cities in Indonesia). Sample are 538 people (164 people from Yogyakarta, 140 of Palangkaraya, 123 from Tegal, 111 from Kupang). Data retrieval is done by Questionnaires and Focus Group Discussions in the city of 4 study sites. The results are statistically processed with statistical techniques and Anova Linear Regression with SPSS 16.0 software support, while the qualitative data from FGDs were analyzed with qualitative methods.The conclusion drawn from this research is the law enforcement, and social norms have an impact on the appearance of corruption, but the perception of living standards in terms of the extent to which subjects satisfied or not satisfied with the current standard of life with the income derived, does not contribute significantly to the emergence of corrupt behavior. Perceptions of corruption behavior also seems to vary in each city, but the most noticeable is categorize the behavior of civil servants of corruption if they ask something of goods or money from the public or against the state. However, if you take without asking, it was perceived as not corrupt. Although civil servants in general place religiousity and honesty in the first and second rank, but there is a distinction between civil servants from the city of corruption index good performance with a less well. The two cities with the lowest grade to place material corruption / money in the third and fourth grades, compared to ranking sixth and seventh in the city were good grade corruption.Suggestions in this research includes practical advice which consists of the need to socialize more rigorous and focused on acts of corruption and not corruption in law enforcement and intervention values / social norms are also planned and directed. Further research needs to consider aspects of culture and social norms are more intense, because it turns out this is a significant influence the behavior of corruption among civil servants.