Abstrak 
TATA KELOLA KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TATA KELOLA KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Sintaningrum, Heru Nurasa, Enjat Munadjat, Beny Alexandri, Ida Widianingsih, Ahmad Buchori, Yogi Suprayogi, Tomi Setiawan, Herijanto Bekti, Bonti
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Indonesia
Sintaningrum, Heru Nurasa, Enjat Munadjat, Beny Alexandri, Ida Widianingsih, Ahmad Buchori, Yogi Suprayogi, Tomi Setiawan, Herijanto Bekti, Bonti, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sintaningrum, Heru Nurasa, Enjat Munadjat, Beny Alexandri, Ida Widianingsih, Ahmad Buchori, Yogi Suprayogi, Tomi Setiawan, Herijanto Bekti, Bonti
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Indonesia
Sintaningrum, Heru Nurasa, Enjat Munadjat, Beny Alexandri, Ida Widianingsih, Ahmad Buchori, Yogi Suprayogi, Tomi Setiawan, Herijanto Bekti, Bonti, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Desentralisasi adalah kebijakan yang banyak dilaksanakan berbagai negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan beberapa kewenangan yang disertai dengan sumber daya pada pemerintah daerah sehingga daerah memiliki kewenangan dan kekuatan yang lebih besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan perkara dan aspirasi masyarakat. Desentralisasi diperlukan untuk perbaikan efisensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan infrastruktur, perbaikan akuntabilitas, dan peningkatan mobilisasi dana.
Download: FULL TEKS