Abstrak RSS

Laporan Akhir Penelitian Unggulan Fakultas Judicialization Of Politics: Studi Pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Menjalankan Fungsi Kekuasaan Kehakiman

Laporan Akhir Penelitian Unggulan Fakultas Judicialization Of Politics: Studi Pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Menjalankan Fungsi Kekuasaan Kehakiman
Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H., Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. , Neneng Widasari
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
, , , , , , ,

Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan doktrin judicialization of politics dalam khazanah pemikiran hukum di Indonesia. Doktrin judicialization of politics mulai dikenal pada awal abad ke-21 yang ditandai dengan adanya ketergantungan kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan moralitas, kebijakan publik, dan kontroversikontroversi politik. Tujuan lainnya dari penelitian ini adalah memproyeksi kehadiran judicialization of politics pada kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis doktrinal dengan sifat atau spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam hal ini, doktrin-doktrin hukum dan doktrin-doktrin ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan judicialization of politics akan dijadikan alat atau “pisau” analaisis dalam mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga dilengkapi dengan memberikan gambaran judicialization of politics melalui studi terhadap beberapa perkara bernuansa politis yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicialization of politics merupakanpem ikiran mengenai pergeseran penyelesaian perkara politik yang semula dilakukan melalui mekanisme politik, untuk diselesaikan melalui mekanisme judicial di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Perpu tentang KPK dan putusan mengenai sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa judicialization of politics telah dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional, maka Mahkamah Konstitusi perlu untuk mengembangkan standard review dalam menjalankan kewenangannya guna menghindari kesewenang-wenangan.

This study aims to introduce the doctrine of judicialization of politics from Indonesian legal point of view. The doctrine has been known since the early 21st century, indicated by the increasing reliance on the courts to resolve many issues related to morality, public policy, and political controversies. Another purpose of this study was to project the presence of judicialization of politics on the authority of the Constitutional Court . To achieve these objectives, the method used was normative and doctrinal juridicial with the the specification of analytical descriptive research. In this case, the doctrines of law and constitutional which particularly related with judicialization of politics, were used like anincisive tools to analyze and review the authority of Constitutional Court. In addition, the overview of judicialization of politics is provided through some studies of political affairs that have been decided by the Constitutional Court . The results showed that the judicialization of politics was a thought of political resolves shifting which was originally done by political mechanisms to be determined through a judicial mechanism in the Constitutional Court. The case of judicial review of Government Regulation on the Corruption Eradication Commission (KPK) and East Java Provincial Election dispute in 2008, showed the fact that judicialization of politics has been practiced by the Constitutional Court.Therefore, in order to maintain the state continuity based on the principles of constitutional democracy, it is necessary for the Constitutional Court to develop a standard review for running its authority and avoiding any arbitrariness.

Download: .Full Papers