Abstrak 
Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Model Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi : Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Jerman
Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M.,Ph.D, DR. Ali Abdurrahman, S.H., M.H.
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Model Penyelesaian Sengketa Pemilu
Masuknya sistem penyelesaian sengketa pemilu ke dalam juridiksi lembaga peradilan selanjutnya dimaknai dan diimplementasikan berbeda-beda di setiap negara. Model penyelesaian tersebut tidak hanya dilakukan oleh pengadilan biasa, namun juga oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, tidak semua Mahkamah Konstitusi di dunia ini dilengkapi dengan kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu. Hal ini tergantung pada model penyelesaian sengketa pemilu yang dipilih oleh negara tersebut. Jerman merupakan salah satu negara dimana penyelesaian sengketa pemilu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman merupakan model yang banyak mempengaruhi model badan serupa di negaranegara di Eropa. Hal ini dapat menjadi alasan bagi Indonesia untuk mempelajari pengaturan dan praktek penyelesaian sengeketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Oleh karena itu, menarik untuk melakukan penelitian tentang model penyelesaian sengketa pemilu yang membandingkan antara Indonesia dan Jerman. Penelitian ini akan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgericht) dalam menyelesaikan sengketa pemilu beserta mekanisme pelaksanaan kewenangan tersebut. Setelah itu, akan dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah apa yang dapat diperbandingkan terkait dengan model penyelesaian sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dan Jerman. Kontribusi pemikiran apa yang dapat diberikan kepada Indonesia dari hasil perbandingan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan dengan pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi dan data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pokok-pokok perbandingan yang dapat dilakukan adalah terhadap dasar hukum, juridiksi kewenangan, terminologi, objek perkara, pelaksanaan, subjek perkara, limit waktu, dan isi putusan. Kontribusi pemikiran dapat diberikan kepada Indonesia adalah hal yang terkait dengan luasnya angkauan objek perkara sengketa pemilu, peraturan dan mekanisme yang mendukung luasnya jangkauan objek perkara, subjek perkara penyelesaian sengketa pemilu. Dari hasil perbandingan ini, Indonesia perlu menentukan pendekatan apa yang akan digunakan dalam menentukan luasnya jangkauan objek perkara. Luasnya jangkauan objek perkara sengketa pemilu harus diinterpretasikan dalam rangka penegakan hakhak politik dan usaha pencapaian sistem pemilu yang demokratis. Dibutuhkan analisis yang lebih mendalam untuk menentukan luasnya jangkauan masalah objek perkara ini, sehingga ke depannya jika interpretasi istilah “hasil pemilu” ini akan diperluas, dapat didukung dan sinkron dengan mekanisme serta peraturan lainnya. Perlu dipikirkan mengenai siapa saja yang dapat menjadi subjek perkara penyelesaian sengketa pemilu, terutama dalam rangka mengisi kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa antar caleg.
The entry of electoral disputes resolution into jurisdiction of the court, interpreted and implemented differently in each country. The model of that resolution is not only held by regular court, but also by the Constitutional Court. However, not all of the Constitutional Court in the world has the authority to resolve electoral disputes. It depends on the model of electoral dispute resolution which chosen by the country. Germany is one of country where the election dispute resolution conducted by the Constitutional Court. German Federal Constitutional Court is a model that give a lot of influence to model of similar bodies in countries in Europe. This could be the reason for Indonesia to study the regulation and practice of electoral disputes resolution by The German Federal Constitutional Court. Therefore, it is interesting to conduct research on the electoral dispute resolution model that compares between Indonesia and Germany. This study will analyze the authority of the German Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) in resolving electoral disputes and its mechanisms of authority implementation. After that, will be compared with what is happening in Indonesia. The identification of problems in this study is what can be compared with the model of electoral dispute resolution by the Constitutional Court between Indonesia and Germany. What contributions of thinking which can be provided to Indonesia from the results of such comparisons. This study uses the comparative metode with normative and juridical approaches. Data have been obtained through library research and been analised qualitatively This study concluded that the points of comparison which can compared are legal base, the jurisdiction of the authority, terminology, the object of case, implementation, subject of case, time limit, and the contents of decission. Contributions of thought which can be given to Indonesia are the extent of the reach of the object of case, regulations and mechanisms that support the extent of the reach of the object of case, the subject of electoral dispute resolution case. From the results of this comparison, Indonesia needs to determine what approach will be used on determining the extent of the reach of the object of case. The extent of the reach of the object of case must be interpreted within the framework to enforce the political rights and the efforts in achieving a democratic electoral system. It takes a more in-depth analysis to determine of the reach of the object of case, so that in the future, if the interpretation of the term “election results” will be expanded, it can be backed up and synchronized with the mechanism and the other regulations. We need to think about anyone who have legal standing to be the subject of electoral dispute resolution case, especially in order to fill the void of dispute resolution mechanism between the legeslative candidates.