Abstrak RSS

Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
DR. Ali Abdurrahman, S.H., M.H., Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M.,PhD
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Sejak Putusan MK pada perkara Jawa Timur, apa yang menjadi objek sengketa PHPU.D di MK tidak hanya perhitungan matematis namun juga proses. Melalui putusan-putusannya, MK memberi argumentasi yang cukup elaboratif bahkan indikator jenis pelanggaran seperti apa yang terjadi dalam proses Pemilukada, yang dapat diyakini oleh MK untuk dipertimbangkan. Terobosan yang dilakukan oleh MK melalui amar putusannya ini mengantarkan asumsi bahwa “banyak perkembangan hukum acara MK dalam perkara PHPU.D. Melalui putusan-putusan yang telah dihasilkan ini, MK telah mengembangkan khasanah hukum acara MK menjadi tidak hanya seperti yang telah diatur dalam UU MK dan Peraturan PMK terkait dengan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara PHPU.D. Hal ini menimbulkan keharusan bagi pengajar hukum acara Mahamah Konstitusi untuk terus memantau perkara-perkara PHPU.D, sebagai bahan ajar, sebab putusan-putusan tersebut saat ini lebih berperan daripada aturan mengenai Pemilukada yang statis. Dibutuhkan penelitian yang menginventarisasi putusan-putusan tersebut terutama yang dikabulkan, agar pengajar Hukum Acara MK mengetahui benar materi apa saja yang berkembang melalui putusan-putusan tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bunyi amar putusan-putusan yang menghasilkan pengembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi pada perkara PHPU.D ? Pengembangan materi hukum acara apa saja yang terdapat dalam putusan-putusan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode perbandingan deengan pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi dan data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 51 putusan MK yang telah di inventarisasi dalam penelitian ini, MK telah mengeluarkan putusan yang sangat progeresif seperti seperti, pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, penetapan jangka waktu pelaksaanaan putusan, membatalkan Pemilu, pendiskualifikasian calon dan penetapan pemenang. Hal ini menimbulkan perkembagan hukum acara MK yang begitu pesat. Perkembangan Hukum Acara MK harus segera diatur demi terciptanya kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi perlu memikirkan akibat dari putusan tersebut. Progresifitas putusam MK perlu dipikirkan dampaknya bagi perkara Pemilu di pusat kelak.

Since the Constitutional Court (MK) decision on the case of East Java, object of dispute regarding the result of election of head of local governmet (PHPU.D), not only mathematical calculations of the result, but also the electoral process. Through the decisions, MK elaborate the legal argument and the indicators of the violation which can be considered by the Court. It could be assumed that “a lot of developments on Constitutional Court procedural law. Through the decisions, the Court has developed the procedural law of the MK to be not only as it has been stipulated in the Constitutional Court Law and the Regulation of Constitutional Court of its authority to resolve the PHPU.D. It raises the necessity for the lecturer of the constitutional procedural law to monitoring the cases, as the course materials. It takes an inventory study of the decisions to know what was developed. The question of this study are what the content of the decisions which resulted in the development of procedural law of the Constitutional Court in the PHPU.D case? What the development of procedural law on any material contained in those decisions? This study uses the normative and juridical approaches. Data have been obtained through library research and been analised qualitatively This study concluded that from 51 decission of the Constitutional Court which have inventored in this study, the Constitutional Court have dicided very progeresif decission, such as, repeated voting, repeated vote tally, time limit of the execution, nullify the election, disqualification of the candidates and determining the winner. This raises the procedural law of the Constitutional Court so rapidly. The development of the Constitutional Court Procedural Law should immediately be set by law to for the legal certainty. The Constitutional Court needs to think about the effect of the decision. Progression of the decissions of the Constitutional Court should be consider the implications in the future of central electoral cases.

Download: .Full Papers