Abstrak 
Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Kajian Hukum Tentang Implikasi Yuridis Atas Penerapan Asas Nasionalitas Terhadap Foreign Direct Investment (FDI) Di Indonesia
Nia Kurniati, S.H., MH., An-an Chandrawulan, SH., LLM.
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Foreign Direct Investment (FDI)
Hak atas tanah merupakan salah satu fasilitas penting yang diperlukan oleh penanam modal ketika akan menanamkan modalnya di suatu negara. Perolehan tanah bagi penanaman modal tunduk pada hukum pertanahan nasional di negara yang bersangkutan. Seperti halnya di Indonesia, kepemilikan hak tanah bagi penanaman modal, diatur dalam hukum tanah nasional yaitu UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. Asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang Undang tersebut membatasi perolehan hak atas tanah oleh orang asing. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana implikasi penerapan asas-asas hukum tersebut terhadapforeign direct investment di Indonesia.Di dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang penerapan asas-asas hukum tanah pada perolehan tanah untuk kepentingan penanaman modal, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan pertanahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas nasionalitas merupakan salah satu asas dalam hukum pertanahan yang memberikan pembatasan dalam pemberian dan pemanfaatan hak atas tanah bagi individu/badan. Hanya kepada perusahaan penanaman modal langsung/direct investment yang dibentuk menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat diberikan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Sebagai implikasi yuridis atas penerapan asas nasionalitas adalah, kepada perusahaan penanaman modal asing yang tidak didirikan menurut hukum Indonesia dan tidak berkedudukan di Indonesia hanya diberikan Hak Pakai.
The right for land acquisition is one of the crucial facilities required by investors to invest in a certain country. Land acquisition for investment is governed by the national land law in the concerned country_ Applied in Indonesia, the ownership of (and rights for investment is governed in the national land law, which is UU No. 5 Tahun 1950 (UUPA) and its applicative rules. The law principles contained in that legislation limits foreign ownership of land rights in Indonesia. This rise a question: What implication will there be if the law principles that had been mentioned above are to be applied toward Foreign Direct investment in Indonesia. This research will use descriptive analytic method to perceive a clearer and thorough picture about the application of land law principle towards the acquisitions of lands that are used for investment, by using normative law approach, in this case the law of land legislation. The result of this research shows that the principle of nationality is one of the land law principles that limit the issue of giving and using land rights for individuals/institution. Only towards direct investment companies that are founded under Indonesian Law and are located in Indonesia may the rights of Hak Guna Usaha and Hak Guna Bangunan be given, as mentioned in Pasal 15 ayat (1) UUPA. As a juridical implication of applying these national principals, foreign investment companies that are not founded under the Indonesian Law and/or are not located in Indonesia are only eligible for the rights of Hak Pakai.