Abstrak 
Pemimpin Pembangunan
Asep Sumaryana
Universitas Padjadjaran, Disampaikan dalam Seminar bulanan FISIP-Unpad Tanggal 13 Desember 2010 Di Jatinangor
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Disampaikan dalam Seminar bulanan FISIP-Unpad Tanggal 13 Desember 2010 Di Jatinangor
Pemimpin Pembangunan
Beragam demonstrasi yang dilakukan telah menjadi pemandangan biasa sejak digulirkannya reformasi. Bukan hanya persoalan kenaikan BBM, namun juga sejumlah praktik pelayanan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam tubuh DPR sendiri, diskusi dan perdebatan antar-fraksi atau pun komisi pun tidak lagi menjadi haram dilakukan. Hal demikian bisa berarti dinamika yang berkembang semakin pesat dan perlu dikelola dengan balk agar tidak mengarah kepada kerusuhan yang merugikan pembangunan bangsa. Ada Sembilan hal yang masih harus diperjuangkan menuju karakteristik yang dikehendaki UNDP tersebut, yakni : 1. Participation,keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan langsung/tidak melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya;
Rule of law yang berkeadilan; 2. Tranparency berdasarkan kebebasan memperoleh informasi; 3. Responsiveness, ketanggapan lembaga melayani stakeholder; 4. Consensus orientation kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas;5. Equity untuk memperoleh kesempatan sejahtera dan keadilan;6. Efficieny and effectiveness dalam pengelolaan sumberdaya;7. Accountability kepada public atas setia pativitas yang dilakukan;8. Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. (Mardiasmo, 2004:24). Dengan lambannya perwujudan kesembilan karakteristik diatas memunculkan persoalan baru yang semakin memberatkan pekerjaan bangsa ini. Kasus Mesuji serta Bima menunjukkan bahwa upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah masih menjadi pekerjaan berat. Rakyat kecil memerlukan perlindungan ekstra agar kepentingannya tidak terseret oleh kepentingan kaum pemodal yang mau mengeksploitasi sumber alam yang ada disekitarnya. Hal demikian bisa diartikan bahwa keberpihakan kepada nasib rakyat masih perlu diperjuangkan melalui kontribusi sejumlah elemen yang memiliki integritas terhadap bangsa ini.