Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Pengembangan Lembaga Penjamin Kredit Dalam Rangka Optimalisasi Pembiayaan Pada UMKM

Kegiatan usaha yang termasuk ke dalam golongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan wujud kehidupan ekenomi sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses untuk menguatkan struktur modal tersebut khususnya kredit perbankan sehingga diperlukan lembaga penjamin kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kedudukan Lembaga Penjamin Kredit dalam upaya optimalisasi pemberian kredit kepada UMKM, menganalisis bagaimana tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit apabila UMKM tidak melaksanakan kewajibannya kepada bank sebagai pemberi kredit, dan merumuskan bagaimana tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit apabila UMKM tidak melaksanakan kewajibannya kepada bank sebagai pemberi kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengutamakan data sekunder, dengan spesitikasi penelitian adalah deskriptil analitis. Data dianalisis secara kualitatif sehingga dengan penarikan kesimpulan secara deduktif diperoleh suatu kesimpulan dengan mengacu pada penaisiran hukum dan konstruksi hukum. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa, pertama, kedudukan Lembaga Penjamin Kredit (LPK) dalam upaya optimalisasi pemberian kredit kepada UMKM berkedudukan sebagai pengalih risiko yang menggantikan UMKM (debitor) melakukan pembayaran pada Bank. Kedua Tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit apabila UMKM tidak melaksanakan kewajibannya kepada bank sebagai pemberi kredit menjadi pihak yang menanggung atang UMKM dan berdasarkan prinsip subrogasi hak tagih Bank terhadap UMKM beralih kepada (LPK) tetapi yang melakukan tagihan tetap pihak bank. Ketiga, Perspektif lembaga penjaminan kredit dalam upaya optimalisasi pembiayaan pada UMKM adalah, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah untuk menjadi LPK yang tangguh dengan permodalan yang kuat, sehingga diperlukan pengaturan yang khusus guna rnengatur mekanisme penjaminan kredit serta bentuk hukum apa yang tepat bagi LPK sehingga merupakan lembaga yang mandiri dan tugasnya khusus memberikan penjaminan kepada bank atas kredit yang dikeluarkannya untuk UMKM.

Business activities which belong to the class of micro, Small and Middle Enterprises (UMKM) is a farm of economic Life most of the people of Indonesia, but the main problem faced by UMKM is weak capital structure and lack of access to strengthen the capital structure of the particular bank loan so that the necessary credit guarantee institution. The purpose of this study is to determine the position of the Credit Guarantee Board in an effort to optimize the provision of credit to UMKM, analyzes how the responsibilities if UMKM Credit Insurance Agency does not carry out its obligations to the bank as a lender, and formulate how responsibilities if UMKM Credit Insurance Agency does not perform its obligations to the bank as a lender. Research methods used in conducting this research is a research method that promotes normative secondary data, the research is descriptive analytical.specifications. Data were analyzed qualitatively to the conclusion deductively derived conclusions with reference to the interpretation of the law and construction law. From this study we concluded that, first, the position of Credit Guarantee institution (LPK) in an effort to optimize the provision of credit to UMKM serves as a diversion risk that replaces UMKM (debtor) to make payments to the Bank. Second, responsibilities if UMKM Credit Insurance Agency does not carry out its obligations to the hank as the lender into which a debt of UMKM and based on the principle of subrogation rights against the Bank’s UMKM receivable transferred to LPK but the bill still did the bank. Third, credit guarantee agency perspective in an effort to optimize the financing of UMKM is, fun government support is needed to he a formidable LPK with strong capital, so it requires special arrangements to regulate the credit guarantee mechanism as well as what legal form appropriate for an institution that LPK independent and specific duties provide guarantees to banks on loans issued to UMKM.