Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Perkembangan Kebijakan Pertanian Nasional Dan Saran Implementasi Program Revitalisasi Pertanian Pada Tingkat Daerah Otonomi

Dalam perkembangan kebijakan pembangunan nasional, telah tercatat ada dua paradigma kebijakan pertanian nasional sebelumnya, yaitu paradigma pembangunan pertanian yang mengandalkan pada kemampuan produksi dan paradigma pembangunan agribisnis yang mengandalkan pada keterkaitan berbagai subsistem dari hulu, hilir, sampai konsumen. Namun ternyata kedua pendekatan kebijakan tersebut belum bisa membawa rakyat Indonesia pada tingkat kemakmuran yang merata dan sejahtera Permasalahan kemiskinan, pengangguran, kekurangan pangan dan ketimpangan sosial selalu menjadi ancaman; sementara negara berkemhang lain yang hanya memiliki sedikit saja sumber daya alam saat ini telah jauh melesat dan bisa meninggalkan sebagian besar permasalahan tersebut. Pernerintahan kabinet Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan skenario kebijakan pembangunan nasional Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) pada 11 Juli 2005. Ada yang secara prinsip berbeda pada kebijakan baru ini dengan kebijakan-kebijakan pertanian sebelumnya. Tulisan ini bermaksud untuk menterjemahkan dan “menduga” arah dari RPPK dan menterjemahkan pada implementasinya bagi pembuatan kebijakan pemerintah daerah otonomi maupun pusat.