Abstrak
Jagung (Road Map Pembangunan Tanaman Pangan Kota Banjar)
Dr. Ronnie S. Natawidjaja (Ketua Tim), Tomy Perdana, SP., MM., Dede Mahmiludin, Ir., MSi., Dani Esperanza, SP., MM., Gema Wibawa, SP., Andri Rakhmansyah, SP.
Universitas Padjadjaran, Kerjasama Kuasa Swakelola Antara Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Banjar Dengan UPT Pusat Kajian Kebijakan Pertanian Dan Agribisnis (CAPAS) UNPAD Tahun 2007
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Kerjasama Kuasa Swakelola Antara Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Banjar Dengan UPT Pusat Kajian Kebijakan Pertanian Dan Agribisnis (CAPAS) UNPAD Tahun 2007
jagung, Kota Banjar, pembangunan tanaman pangan
Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi falsafah, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijakan program pembangunannya. Selain itu, pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal (domestik) maupun eksternal (Tambunan, 2001). Faktor-faktor internal di antaranya adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik, serta peranan pemerintah di dalam ekonomi. Sedangkan faktor-faktor eksternal di antaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global. Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, maka pola dan proses pembangunan di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang matang yang didasarkan pada potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah. Perencanaan pembangunan diperlukan agar terdapat kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan ketersediaan sumberdaya dan mengetahui hubungan wilayah tersebut dengan daerah luar. Adapun tujuan dari pembangunan suatu wilayah antara lain adalah: (1) mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang tinggi dan pemerataan pendapatan, dan (2) menyediakan kesempatan kerja yang cukup (Iswandi, 1996). Apabila kedua tujuan tersebut sudah dicapai, maka tingkat kesejahteraan masyarakat yang diinginkan akan dapat terlaksana.