Abstrak 
Aspek Hukum Penguasaan Dan Pendaftaran Tanah Aset Pemerintah
Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H., Betty Rubiati, S.H. M.H.
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2009
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2009
Hukum Penguasaan Dan Pendaftaran Tanah Aset Pemerintah
Tanah aset pemerintah banyak yang dikuasai oleh masyarakat, ada beberapa bagian yang digugat oleh masyarakat kemudian dimenangkan oleh masyarakat karena masyarakat memiliki bukti kepemilikan. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman mengenai penguasaan tanah aset pemerintah, pendaftaran tanah aset pemerintah dan hambatan dalam pendaftaran tanah aset pemerintah. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka guna memperoleh data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa tanah aset pemerintah tidak selamanya dikuasai oleh pemerintah karena pemerintah melakukan pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama, bangun serah guna dan bangun guna serah. Pendaftaran tanah aset pemerintah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pendaftaran hak pakai dan hak pengelolaan. Hambatan dalam pendaftaran tanah aset pemerintah adalah biaya yang tidak terduga dan tidak memiliki kelengkapan data seperti akta jual beli atau lainnya.
Most of the land government asset authorized by public society, and some of cases succeed by theme. These caused they have a strong evidence to proof they belongs on the land. The aims of this research is to understanding about the authorizing of the land government asset. And how to registering such of the land, also the pursue on registering the lang on that kind. This research used descriptive analytical method with a juridical normative approach and data collection technique of literature study so as to obtain secondary data. Then, the data were analyzed by juridicial qualitative method. The result of this research show that not a whole of the land govermen asset authorized by the government, it because there are many kind of land used by public society, such as the rental, cooperations, built operate and transfer. The registering of the land government asset done based on stete regulation number 24, 1997 about Land Registering. The pursue of the land government asset must be registered and need unexpectedly fund Also on the term term of registering of the land, government do not have agood evidence of sales and another act on the land.