Abstrak 
Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pertanahan Untuk Mewujudkan Ketertiban Dan Kepastian Hukum
Betty Rubiati. SH, MH. (Anggota)
Universitas Padjadjaran, Departemen Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Unversitas Padjadjaran 2012
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Departemen Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Unversitas Padjadjaran 2012
Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan
Disharmonisasi dan dissinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan sumber daya alam telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerusakan dan kemuduran kualitas lingkungan dan sumber daya alam berbagai sengketa dan/atau konflik terkait hak-hak atas tanah dan sumber daya alam, koordinasi yang lemah baik di tingkat pusat, antara pemerintah dengan daerah atau antar daerah itu sendiri, timbulnya berbagai ketidak-adilan perlakuan terhadap masyarakat adat dalarn rnengakses sumber daya alam dsb. Tidak mudah untuk mengatasi ketidak-harmonisan dan ketidak-sinkronan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan sumber daya alam, mengingat cukup banyak sektor-sektor kegiatan yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam Untuk mengetahui perrnasalahan tersebut maka perlu diteliti titik-titik persinggungan aturan pertanahan dengan aturan sumber daya alam, yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi dan disinkronisasi peraturan pertanahan dan sumber daya alam. Penelitian ini rnenggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data primer hanyalah bersifat mendukung data sekunder. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan/mendeskripsikan peraturan-peraturan terkait untuk kernudian menganalisisnya dengan menggunakan asas-asas hukum yang terdapat dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pernbaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai parameter penilaian dan analisisnya. Analisis penelitian sendiri dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan dibantu oleh metode-metode penafsiran hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tataran asas dan normatif, peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan surnber daya alam, khususnya pada tataran bentuk hukum undang-undang, relatif harmonis dan sinkron. Meskipun pada beberapa titik persinggungan dari asas dan norma hukum menunjukan adanya pertentangan Ketidak-serasian. Misalnya pada UU Kehutanan, UU minyak dan Gas Bumi serta UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hal ini jelas mengganggu keutuhan sistem hukum pertanahan dan sistem hukum sumber daya alam,Untuk. melihat permasalahan lebih kornprehensif dan memperoleh hasil yang lebih solutif, maka direkomendasikan untuk dilakukan penelitian lanjutan yang menclaah apakah pada tataran pelaksanaan norma, baik sesama bentuk hukum undang-undang, atau antara undang-undang dengan peraturan yang di hawahnya, peraturan perundang-undangan itupun harmonis dan sinkron pula atau ini perlu direkomendasikan mengingat hingga saat ini berbagai sengketa dan/atau konflik yang menyangkut peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan sumber daya alam masih terus terjadi.
Disproportion and disintegration of regulation related to land km and natural resources have created many problems atteh as damages and the quality of the environment and natural resources setback, conflicts related to property rights and natural resources, weak coordination at the higher level between the central government and provinces or between provinces themselves, the injustice treatment against ingenious people in accessing natural resources. It is not an easy task to handle this situation remembering there are man)) sectors connected with the use and utilization of land and natural resources_ Figuring out the problems by analyzing the overlapping areas between fond related regulation and natural resources which causes disproportion and disintegration. This research uses juridical normative approach that uses secondary data as its main element. Primary data only used to support secondary data. The nature of this research is descriptive analytical by describing related regulations and analyze therm by using .foundations under Ketetapan MPR No. IX/MTN2001 on Agrarian Reformation and Natural Resources Management, Law No 32 (2004) on Local Government, fly! No. 26 (2007) on Spatial Law and Law No 32 (2009) on the Protection and Utilization of the Environment as the analysis parameter. ibis research is conducted by using qualitative juridical analysis supported by legal interpretation methods. On the basis of this research, as a result, the foundations and norms that are related to land and natural resources regulations are relatively harmonious and proportionate. The overlapping shows the disintegration on the law of Forestry, Oil and Gas Lai 4., and Mining Law. This clearly disrupts the whole system of land law and natural resources legal system. To comprehensively look the problem and to obtain a solution, it is recommended to carry out a further research to find out whether the regulations are harmonious and proportionate remembering marry conflicts are still occurring these days.