Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Kedudukan Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, memungkinkan tanah masyarakat adat dipergunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum, namun tidak jelas pengaturan ganti ruginya. Pada peraturan yang berlaku sekarang juga dimungkinkan penggunaan tanah hak ulayat untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum. Di dalam penelitian ini dipergunakan metode deskriptif analitis, agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang pengadaan tanah di atas tanah hak ulayat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hokum normatif, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Dad penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan kepentingan umum telah terjadi pergeseran yaitu dari pembangunan sarana infrastuktur, sarana social, sarana agama dan sarana pendidikan menjadi hanya pembangunan sarana infrastuktur dalam Perpres No. 65 Tahun 2006. Pengaturan ganti rugi hak ulayat yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum baru diatur dengan jelas dalam Pasal 14 Keppres No. 55 Tahun 1993.

Since the Regulation of Ministry of Internal Affairs Number 15 Year 1975 concerning provision related to Procedures of Land Liberations being applied, it’s possible for the customary People (Traditional Society) land is used for development of public interest, but it’s not clear for the regulation of liability. In the present regulation that, it’s possible to use customary right for land in levying of land for public development interest. Methodology of this research is using analytical description, and define all about levying of land in customary right for land. Approaching method used in this research is judicial normative to the regulation related levying of land. The conclusion of this research is regulation of public interest is change from infrastructure facilities development, social facilities, religion and education facilities just in to infrastructure facilities development In Perpres (President Regulation) Number 65 Years 2006. Regulation for customary right for land liability that used for development of public interest regulated since article 14 Keppres Number 55 Years 1993 being applied.