Abstrak 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Melalui Konsolidasi Tanah Perkotaan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolodasi Tanah
Betty Rubiati,S.H.,M.H., Syachran Fajar K, Teguh Budi Rachman
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2012
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2012
Pembangunan Perumahan, pengadaan tanah
Tanah merupakan sumberdaya alam yang mempunyai arti dan peran yang strategis dan penting bagi kehidupan manusia, serta merupakan modal dan pendukung suksesnya pembangunan nasional. Tanah merupakan sumberdaya alam yang keberadaannya “tidak tak terbatas” sehingga pemanfaatannya hams dilakukan secara cermat demi suksesnya tujuan pembangunan nasional untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengadaan tanah yang selama ini dilakukan terutama di kawasan perkotaan, dari berbagai pengalaman menunjukkan bahwa program pemerintah yang ditempuh melalui pembebasan tanah atau pencabutan hak atas tanah, dengan dalih untuk kepentingan umum selalu saja menimbulkan konflik dan perlawanan dari pemilik tanah. Program konsolidasi tanah perkotaan di Indonesia berpeluang besar untuk diterapkan. Karena tidak membebaskan tanah dan memindahkan warga ke tempat lain tapi menata dan mengatur kembali peruntukan tanah untuk berbagai keperluan dengan menyediakan prasarana lingkungan melalui partisipasi aktif dari pemilik tanah. Dengan dimasukkannya konsolidasi tanah dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum menimbulkakan pertanyaan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh pemahaman pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah dan bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara yuridis kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsolidasi tanah mempunyai tujuan dan manfaat tidak hanya kepada peserta konsolidasi tetapi juga kepada pemerintah, namun karena masih menggunakan metode sukarela sehingga dalam peiaksanaanya belum mencapai sesuai dengan tujuannya. Dengan dirnasukannya konsolidasi tanah dalam kegiatan pembangunan kepentingan umum yang diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 memungkinkan penggunaan metode wajib dalam konsolidasi tanah di Indonesia. Sementara itu bentuk ganti rugi dalam konsolidasi tanah adalah memperoleh tanah dengan petak-petak yang teratur disertai sarana dan prasarana lingkungan yang mengakibatkan meningkatnya harga tanah.
Land is a natural resource of significant and strategic role and importance to human life, and is the capital and supporting the success ofnational development. Land is a natural resource whose existence was “not unlimited” so its use should be done carefully to the success of national development objectives to achieve the maximum benefit of the people. Land acquisition has been done, especially in urban areas, of varying experience shows that government programs are pursued through land acquisition or revocation of land rights, on the pretext of public interest always lead to conflict and resistance from landowners. Urban land consolidation program in Indonesia has a great opportunity to apply, because not liberate the land and move the residents to another place but arrange and rearrange the allocation of land for various purposes by providing environmental infrastructure through active participation of landowners. With the inclusion of land consolidation in development activities in the public interest raises questions. The purpose of this study to gain an understanding of the implementation of the provision of land for housing development through land consolidation and other forms of compensation in land acquisition for the construction of urban housing through land consolidation. The method used in this research is analytical descriptive with a normative juridical approach. Data obtained from the research literature and field research in juridical qualitatively analyzed The results showed that although the land consolidation has the purpose and benefit not only to the the participants of consolidation but also to the government, but they still use the voluntary method so that the implementation has not been achieved in accordance with its purpose_ With the inclusion of land consolidation in the common interest development activities are regulated in Law number 2 of 2012, allows the use of compulsory method land consolidation in Indonesia. Meanwhile, compensation in the form of land consolidation is gaining ground with regular plots with infrastructure environments result in increased land prices.