Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Pejabat Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Banyaknya ketidakpuasan dan komplain masyarakat atas kinerja pejabat publik di dalam memberikan pelayanan publik (public service) selama ini mengindikasikan kurangnya kesadaran para pejabat publik terhadap nilai-nilai, norma-norma, falsafah kerja, serta orientasi kerja. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kasus yang terjadi yang mengindikasikan penyimpangan perilaku di kalangan pejabat publik, misalnya kasus kavling gate, korupsi, dan sejenisnya. Padahal dalam konteks masyarakat yang patrimonial, perilaku pemimpin menjadi contoh yang diteladani masyarakat. Karena itu, menarik untuk diteliti mengenai kondisi budaya organisasi dan perilaku pejabat publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku pejabat publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling berstratifikasi dengan ukuran sampel sebesar 180 responden, yang didistribusikan secara proporsional kepada pejabat publik Eselon I/b sampai dengan IV/a. Informan kunci dipilih secara purposif dari pejabat publik yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan/Biro/Bagian/Subbagian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan angket, studi kepustakaan dan dokumentasi, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Perilaku Pejabat Publik secara signifikan. Hal ini berarti bahwa, kondisi budaya organisasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibentuk oleh nilai-nilai dan norma kolektif yang cenderung konservatif dan tidak adaptif terhadap nilai-nilai baru yang berasal dari luar lingkungan birokrasi. Akibatnya, perilaku pejabat publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cenderung mengarah pada perilaku yang tidak diharapkan, sebagaimana diindikasikan dari banyaknya perilaku yang mengarah pada ritualisme, kejahatan kerah putih, penyuapan, dan menerima suap (kickbacks). Kondisi ini terbentuk dipengaruhi oleh faktor-faktor nilai dan norma kolektif yang membentuk budaya organisasi serta faktor-faktor kontrol sosial dan situasi anomi yang menentukan perilaku pejabat publik.