Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Reformasi Birokrasi Pemerintah Pasca Orde Baru

Reformasi birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Reformasi birokrasi pemerintahan diartikan sebagai penggunaan wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem administrasi pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur maupun prosedur yang dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan. Di dalam konteks Indonesia, dengan budaya paternalistik yang masih kuat, keberhasilan pembenahan birokrasi akan sangat ditentukan oleh peran pemimpin atau pejabat tinggi birokrasi. Jadi pembenahan tersebut seyogianya dilakukan dari level atas, karena pemimpin birokrasi kerapkali berperan sebagai ’patron’ sehingga akan lebih mudah menjadi contoh bagi para bawahannya. Pembenahan birokrasi mengarah pada penataan ulang aspek internal maupun eksternal birokrasi. Dalam tataran internal, pembenahan birokrasi harus diterapkan baik pada level puncak (top level bureaucrats), level menengah (middle level bureaucrats), maupun level pelaksana (street level bureaucrats). Pembenahan pada top level harus didahulukan karena posisi strategis para birokrat di tingkat puncak adalah sebagai pembuat keputusan strategis. Pada tataran menengah, keputusan strategis yang dibuat oleh pemimpin harus dijabarkan dalam keputusan-keputusan operasional dan selanjutnya ke dalam keputusan-keputusan teknis bagi para pelaksana di lapangan (street level bureaucrats).

Bureaucracy reform is a large scope concept, which includes structural reform, procedure, culture, and bureaucratic ethics. Bureaucracy reform means the implementation of authority for the new regulation which is implemented in government administration system to change the goal, structure, and procedure in order to accomplish development mission easily. In Indonesian contex, with the paternalistic culture, the key to for successing bureaucracy reform is top level bureaucrat, due to their general role as patron or example for their employees. This role could motivate their employees to change their attitude. Bureaucracy reform tends to reorganize internal and external aspects of bureaucracy. In internal aspect, bureaucracy reform should be implemented in top level bureaucrats, middle level bureaucrats, and street level bureaucrats. Reorganization for the top level should be the priority because their are top strategic decision makers. In the middle level, strategic decision made by the leaders should be operationalized into technical decisions for street level bureaucrats.