Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Partisipasi Publik Dan Birokratisme Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat tergantung pada sistem politik yang dianut Negara itu, karena itu perubahan paradigma tata pemerintahan suatu Negara memiliki konsekuensi terhadap perubahan pemaknaan dan mekanisme pelaksanaan partisipasi publik dalam penyelengaaraan pemerintahan dan pembangunan.

Di Era Reformasi, partisipasi diberi makna sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya baik dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Berbagai peraturan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara substantive belum mengatur bagaimana partisipasi masyarakat itu dilaksanakan.

Pelibatan masyarakat dalam Proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perncanaaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.