Abstrak RSS

Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Kasus Di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)

Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Kasus Di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
Prayoga Bestari
Unpad
Indonesia
Unpad
,

Hasil pengamatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penilain kinerja pegawai: Pertama, budaya atau perilaku; selama ini persepsi penilaian kinerja yang dilaksanakan di lingkungan pegawai negeri sipil dan sudah mengakar begitu lama hanyalah dianggap sebagai formalitas dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penilaian kinerja dalam bentuk format DP-3 dibuat pada saat mengajukan kenaikan pangkat itupun dengan cara menyalin DP-3 yang dibuat pada waktu sebelumnya; Kedua, resistensi, kecenderungan seseorang dalam menyikapi suatu sistem baru dalam pribadinya yang akhirnya menimbulkan penolakan terhadap hal-hal baru tersebut (mempertahankan status quo). Ketiga, ewuh pakewuh, penilaian dengan digunakannya instrumen penilaian kinerja seseorang pimpinan yang memiliki kecenderungan untuk canggung menerima penilaian dari bawahannya dan sebaliknya. Keempat, regulasi, belum adanya aturan atau payung hukum yang mengatur implementasi instrumen penilaian DP3 yang diterapkan selama ini. Diperoleh dari laporan kegiatan instrumen penilaian pendukung DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) Biro Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Barat. Masalah utamanya bahwa sistem penilaian pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat belum berfungsi secara optimal.

Masalah tersebut selanjutnya dikaji dan dianalisis lebih jauh tentang bagaimana sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini yakni mengembangkan konsep sistem penilaian kinerja PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Pemda Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian mebahas secara mendalam mengenai implementasi konsep penilaian Rating System, Ranking System dan Object-Based System di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga sistem penilaian kinerja pegawai tersebut DP3 memiliki keunggulan dan kelemahan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kinerja pegawai. Secara spesifik dikatakan bahwa untuk kondisi saat ini alternative yang paling tepat adalah dengan mengkombinasikan sistem penilaian berdasarkan Rating System, Ranking System dan sistem penilaian berdasarkan sasaran (Object-Based System).

Based on result of observations there are several obstacles faced in assessment employee performance: First, culture or behavior; until now the perception of performance appraisal was carried out in public servants and have rooted for so long was regarded as a formality and is not executed properly. Assessment of work performance in DP-3 format, made at the time of promotion and it so filed by DP-3 copy that made at the previous time; Secondly, the tendency resistance of a person in dealing with the new system in which ultimately led to his personal rejection of new things (maintaining the status quo). Third, ewuh pakewuh, assessment with use of a leader performance who has an awkward tendency to accept the judgments of subordinates and vice versa. Fourth, regulation, rule or absence of a legal umbrella that governing the implementation of the assessment instrument DP3 that applied so far. Obtained from the report of activities the assessment instruments DP3 supporter (List of Implementation Work Assessment/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) from the Civil Service Bureau Secretariat of West Java Province. The main problem that the employee appraisal system within the Regional Secretariat of West Java province has not functioned optimally.

The next problem examined and analyzed more about how the system of performance appraisal of civil servants within the Regional Secretariat of West Java Province. The purpose of this study that developed the concept of performance appraisal system of environmental civil servants in the Secretariat of the Regional Government of West Java Province. This research uses a qualitative approach with a descriptive analytical method. This research examine in-depth regarding the implementation of the assessment approaches Rating System, Ranking System and Object-Based System in the Regional Secretariat of the environment of West Java Province. The results showed that the three systems based on employee performance appraisal in DP3 has advantages and disadvantages in relation in efforts to improve employee performance. Specifically said that for the current condition of the most appropriate alternative is to combine the assessment system based on the Rating System, Ranking System and assessment system based on the target (Object-Based System).

Untuk Keterangan Lebih Lanjut Silahkan Menghubungi : http://cisral.unpad.ac.id