Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Implementasi Instrumen Hak Asasi Manusia Dalam Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat universal yang berlaku di semua tempat dan di setiap waktu, akan tetapi pelaksanaan dari hak asasi manusia yang bersifat universal tersebut, sering kali sangat tergantung dari bagaimana negara melakukan implementasi terhadap hak asasi manusia yang terkadang sangat tergantung kepada pandangan Negara tersebut mengenai hak asasi manusia. Oleh karena itu sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hak asasi manusia sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, yang tidak saja dalam bentuk aturan yang terdapat dalam perundang-undangan, tetapi juga dalam pelaksanaannya, dengan memperhatikan teori hak asasi manusia yang berlaku secara universal dengan tujuan untuk melakukan pembangunan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam teori hukum pembangunan, serta dengan memperhatikan bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia serta bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia dapat menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat, sehingga permasalahan yang timbul adalah bagaimana pengaturan tentang pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia berat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat dalam sistem peradilan pidana di Inonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahapan penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia yang merupakan konsep yang universal yang dituangkan dalam perundang-undangan hak asasi manusia ketika diimplementasikan dalam bentuk tanggungjawab negara dalam penegakannya menjadi suatu hal yang bertentangan ketika negara ternyata tidak memberikan pemulihan efektif atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Hal ini menunjukan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai tanggungjawab penegakan hak asasi manusia yang dibuktikan dalam hal pemulihan yang efektif atas pelanggaran hak asasi manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, guna mendorong pembangunan hukum di Indonesia diperlukan upaya yang lebih konkrit dalam penerapan konsep hak asasi manusia yang universal khususnya pemulihan yang efektif atas pelanggaran hak asasi manusia, sehingga di Indonesia perlu didorong adanya sistem hukum peradilanpidana yang dapat melindungi korban pelanggaran hak asasi manusia berat.

Human rights are universal rights which are applicable anywhere and anytime, and yet its universal implementation often depends on the state’s perception of the human rights. Therefore, as a rule of law state, Indonesia shall uphold the concept of human rights whether in the legislative form or its implementation, given consideration to the theories of universal human rights in order to conduct development of law according to the theory of legal development, and given consideration to how the Indonesian criminal law system provides protection against victims of human rights violations and how the Indonesian criminal justice system prosecutes the perpetrators of human rights violations especially perpetrators of gross human rights violations.therefore the matter was how the regulation regarding human rights violation in Indonesian Law and the settlement of human rights violations in Criminal Justice System in Indonesia. In this research the researcher uses normative juridical approach with the emphasis on secondary data. The research specification is categorized as descriptive analytical. The phases of research are conducted by literature research. The research concludes that the concept of universal human rights when implemented in the legislative form and the state’s responsibility in enforcing such rights become contradictory when the state cannot provide efective remedy for human rights violations. Therefore, as a rule of law state, Indonesia has the responsibility in enforcing human rights as evidenced by giving effective remedy against violations of human rights as part of human rights. In addition, in order to encourage the legal development in Indonesia more concrete efforts are necessary in implementing the concept of universal human rights especially in providing effective remedy against violations of human rights, and therefore Indonesia is encouraged to have a criminal law system which can protect the victims of gross violation of human rights.

Untuk Keterangan Lebih Lanjut Silahkan Menghubungi : http://cisral.unpad.ac.id