Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Mencermati Penerapan Kebijakan

Terjadi fenomena yang menarik sekaligus memprihatinkan setelah hampir tiga tahun penerapan kebijakan otonomi daerah. Kondisi ini menggambarkan kelemahan yang ada dalam UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bermunculan perda-perda bermasalah yang kontra produktif karena terlalu berorientasi pada peningkatan PAD. Pemerintah Pusat tidak mampu mengendalikannya mengingat kewenangan yang diberikan sangat terbatas. Beberapa hal penyebabnya adalah : (1) Semangat reformasi yang tinggi mewarnai penyusunan UU no. 22 tahun 1999, sehingga memberikan kelonggaran yang berlebihan pada Pemda untuk membuat perda. (2) Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Tim Pengkaji Perda (TPPD) untuk melakukan verifikasi terhadap perda sangat terbatas hanya 45 (empat puluh lima) hari, padahal ribuan perda yang harus diverifikasi. (3) Belum ada petunjuk pelaksanaan bagi pemda dalam merumuskan sebuah perda. (4) Semangat yang tinggi Pemda memanfaatkan momentum reformasi.

An interesting phenomenon and concern have happened after three years of applying the policer of regional autonomy. This Correlation depicts the weaknesses of the Constitution No. 22, 1999 about Regional Government. Due to many Correction of Regional. Autonomy Tax nonproductive problem appear. Central Government is unable to control due to the limited authority. The reasons: 1) high reforming spirit colour the Organizing of the Constitution No. 22, 1999 do that Regional Government has the chance of issuing regional regulations, 2) The authority given to the central government through the Team of Regional regulation Analysis to verify is limited (45 days), yet thousands of regional regulation have to be Verified. 3) No guidance for regional government to implement the formulation of a regional regulation. 4) High Spirit of Regional government to utilize the reformation moment.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : http://www.lppm.unpad.ac.id