Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Implikasi Penerapan Kebijakan

Hubungan eksekutif dengan legislatif dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Tahun Anggaran sangat didominasi oleh legislatif karena legislatif lebih berwenang menentukan diterima atau tidaknya LPJ yang disampaikan Gubernur. Ketiadaan persamaan persepsi dan pemahaman di antara eksekutif dan legisatif mengenai tolok ukur penilaian membuat penilaian legislatif menjadi subyektif. Karena itu, evaluasi kinerja eksekutif harus dilihat dalam rentang waktu yang terus berkelanjutan untuk memonitor sejauhmana eksekutif itu telah memperbaiki kinerjanya. Untuk mewujudkan akuntabilitas pada publik, maka ruang partisipasi publik bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut memberikan penilaian terhadap LPJ harus diperluas.

The relationship between executive and legislative in case of presentation of the annual report of accountablity is dominated by legislative that have authority to determine whether the annual report will be accepted or not. There is neither mutual perception nor understanding between executive and legislative. These cause the judgement made by legislative to became subjective. Executive performance shoud be evaluated consistently and public accountability, the participatory spheres for public and civil society elements should be expanded.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : http://www.lppm.unpad.ac.id