Abstrak RSS

Desentralisasi Dalam Administrasi Negara

Desentralisasi Dalam Administrasi Negara
Erlis Karnesih
Fisip Unpad
Indonesia
Unpad
, , ,

Krisis kepercayaan terhadap pemerintahan di Indonesia begitu meluas dan mengakar. Pemerintah dianggap sudah tidak mampu menyelesaikan program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Kinerja buruk tersebut, diindikasikan dengan munculnya berbagai persoalan seperti timbulnya kerusuhan di mana-mana, merebaknya penggunaan narkoba, meningkatnya jumlah rumah tangga yang tinggal dalam rumah tidak layak huni, memburuknya fasilitas pendidikan, dan merajalelanya korupsi di berbagai sektor penyelenggara negara. Kinerja buruk instansi pemerintah yang mendapat sorotan itu mendorong keinginan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk menghidupkan kembali gagasan desentralisasi dalam arti yang luas. Melalui desentralisasi, Daerah Otonom berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konteks ini, implementasi dari desentralisasi yang dibangun di atas prinsip good governance serta didukung oleh administrasi negara yang handal akan menciptakan instansi pemerintahan yang mampu menghasilkan dan melaksanakan kebijakan publik yang baik, sehingga kualitas pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik pun akan terwujud.

Public distrust towards the Indonesian Government is so widespread and steadfast. The Government is considered unable to solve quality-promoting programs in social life. This bad management is indicated by emerging social upheaval, drug abuse, deteriorated education facilities and the widespread corruption in the government administration. The Government bad management has forced a strong intention of the government and the public to revive the concept of decentralization in a comprehensive meaning. Autonomous regions have the rights and obligation to manage their own administration. In this context, the implementation of decentralization built on the principle of good governance supported by strong government/public administration would create government institutions that are able to draft and implement good public policies, so that the better quality of public service and welfare can be realized.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : http://www.lppm.unpad.ac.id