Arsip adat

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI AHLI WARIS KETIKA PEWARIS MASIH HIDUP DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI AHLI WARIS KETIKA PEWARIS MASIH HIDUP ...

Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Waris Parsantian pada Masyarakat Adat Batak Toba yang Dikuasai oleh Anak Bungsu Laki-Laki dari Istri Kedua Ditinjau dari Hukum Adat Batak

ABSTRAK Ruth Stephanie S 110110120072 Rumah Parsantian adalah rumah yang memiliki kedudukan tinggi ...

Pembagian Waris Dalam Keluarga Yang Terdapat Lebih Dari Satu Perkawinan Sentana Di Desa Bajra Kabupaten Tabanan Provinsi Bali Berdasarkan Hukum Adat Bali

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Sistem patrilineal adalah ...

Implikasi Upacara Gusaran terhadap Hak Waris Anak Perempuan di Kampung Cikandang Kabupaten Bandung Jawa Barat Dihubungkan dengan Hukum Adat, Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam

Gusaran merupakan salah satu kebiasaan dalam masyarakat Sunda berupa acara ...

HAK ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DALAM PEWARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

HAK ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DALAM PEWARISAN DIHUBUNGKAN ...

ANSLISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN CERAI TAMBA DI DESA SUKAWERA KECAMATAN KERTASMAYA KABUPATEN INDRAMAYU DIKAITAKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

SUKAWERA KECAMATAN KERTASMAYA KABUPATEN INDRAMAYU DIKAITAKN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 ...

Kedudukan Ahli Waris Yang Beralih Agama Dalam Hal Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali Di Kodya Denpasar dan Di Kabupaten Tingkat II Badung

Hukum waris adat yang merupakan ketentuan tersendiri tentang sistem kewarisan, ...

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PASANGAN YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT MAKASSAR DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

Indonesia adalah negara yang dikaruniai keanerakaragaman etnis dan budaya. ...

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI DESA MLARAS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG DIKAITKAN DENGAN UUP DAN KHI

ABSTRAK Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian Di Desa Mlaras ...

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERBEDA JENIS KELAMIN TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK (PATRILINEAL) DAN DAYAK SIMPANG (MATRILINEAL)

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Batak adalah sistem kekeluargaan patrilineal yaitu ...

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PADA MASYARAKAT ADAT SUKU AMUNGME TIMIKA-PAPUA

...

PERKAWINAN ADAT BAJAMPUIK DAERAH PARIAMAN SUMATERA BARAT DUHUBUNGKAN DENGAN SYARAT SAH PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ABSTRAK PERKAWINAN ADAT BAJAMPUIK DAERAH PARIAMAN SUMATERA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN SYARAT ...

TINJAUAN HUKUM PROSESI ADAT NGEMBAH BELO SELAMBAR (MEMINANG) DALAM KAJIAN HUKUM PERKAWINAN DAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Mayoritas masyarakat adat di Indonesia masih memegang teguh nilai kebudayaan ...

HAK WARIS BAGI PELAKU DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN GELAHANG BARENG/NEGEN PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

HAK WARIS BAGI PELAKU DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN GELAHANG BARENG/NEGEN ...

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NGELAMAR DAN TIDAK NGELAMAR MENURUT HUKUM ADAT BETAWI DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

ABSTRAK Tradisi perkawinan di kalangan masyarakat Betawi dilakukan melalui beberapa tahap, ...

SUMPAH POCONG DALAM SENGKETA TANAH WARIS ADAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Hukum perdata adat di beberapa daerah tertentu masih sangat kuat pengaruhnya, ...

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HIBAH TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN AGAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Keadaan tanah yang terbatas pada dewasa ini dan dengan bertambah ...

PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MAYORAT PEREMPUAN SEMENDE DI PALEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI

Perkawinan di Indonesia terutama menyangkut penyelenggaraan perkawinan pada umumnya didasarkan ...

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYANGKALAN TERHADAP PERKAWINAN YANG SAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BATAK TOBA

Perkawinan diatur didalam Undang- Undang Perkawinan dan hukum adat pada suatu ...

Upacara Ritual Congko Lokap Dan Penti Sebagai Media Komunikasi Di Kabupaten Manggarai ( Studi Komunikasi Budaya Di Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur)

Ferdinandus Ngare 171020080040, 2011 Program Magister Ilmu Komunikasi Kajian Khusus ...