Arsip ketenagakerjaan
Tinjauan Yuridis Pemutasian Pekerja Lintas Perseroan Akibat Penggabungan Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Perusahaan dalam menjalankan usahanya, seringkali menerapkan kebijakan atau aturan yang ...
HAK AHLI WARIS DARI PEWARIS YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI PT. JASA ANGKASA SEMESTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004
Faktor tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam melaksanakan pembangunan ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PADA PT ICHITEX DAN PT LONG SUN DI KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETEN
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan topik yang cukup sensitif dalam ...
FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM HAL TERJADI PENUNGGAKAN PERUSAHAAN YANG MENUNGGAK IURAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA J
FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM HAL TERJADI PENUNGGAKAN ...
Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Sekolah Swasta Ditinjau Dari UU Ketenagakerjaan Jo. UU Guru dan Dosen
Pembangunan bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu tujuan negara dan tujuan ...
PERLINDUNGAN UPAH PELATIH SEPAK BOLA PERSITA TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
PERLINDUNGAN UPAH PELATIH SEPAK PERSITA TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) menyebabkan pekerja menjadi seorang pengangguran. ...
AKIBAT HUKUM SERTA HAK-HAK YANG DIPEROLEH PEKERJA KARENA TERLAMBATNYA PEMBERIAN SURAT PERPANJANGAN KONTRAK KERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT.CARREFOUR INDONESIA KARAWACI DITINJAU DARI UNDAN
AKIBAT HUKUM SERTA HAK-HAK YANG DIPEROLEH PEKERJA KARENA TERLAMBATNYA PEMBERIAN ...
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Di Kabupaten Purwakarta Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK DI KABUPATEN PURWAKARTA DITINJAU DARI ...
PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI MALAM HARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Anak merupakan generasi penerus yang akan berperan dalam proses kelangsungan ...
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA PT CIPATAH YANG BEKERJA TANPA ADANYA IZIN TERTULIS DARI ORANGTUA ATAU WALI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-
Terdapat seorang pekerja anak pada PT Cipatah, Karawang, masih berusia ...
Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap perjanjian kerja yang memberikan upah dalam bentuk mata uang asing di wilayah indonesia
ABSTRAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG TERHADAP ...
AKSI MOGOK KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA PADA PT DOOSAN CIPTA BUANA JAYA YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Problematika ketenagakerjaan sepanjang masa tidak pernah selesai, mulai dari masalah ...
Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Outsourcing Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Akibat kedudukan pekerja outsourcing yang lemah sehingga sering terancam PHK ...
MEKANISME PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) OLEH SALAH SATU CABANG PT CIMB NIAGA, TBK TERHADAP PEKERJA YANG DIDUGA MELAKUKAN KESALAHAN BERAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
Pemutusan hubungan kerja di PT CIMB Niaga, Tbk terhadap seorang ...
IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH SUNDULAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH SUNDULAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEMBERI KERJA DAN ...
PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT KAHATEX DENGAN ALASAN KESALAHAN BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN SURAT EDARAN MENAKERTRANS NOMOR SE-13/MEN/SJ-HK/1/2005
ABSTRAK PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT KAHATEX DENGAN ALASAN KESALAHAN BERAT ...
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HAL PHK DI HOTEL GRAND AQUILA BANDUNG BERKAITAN DENGAN KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 21 TAHUN 2000 JUNCTO UU NOMOR 2 TAHUN 2004
Pada dasarnya organisasi pekerja dalam bentuk serikat pekerja adalah untuk ...
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 687 K/PID.SUS/2012 ATAS NAMA TJIOE CHRISTINA CHANDRA MENGENAI ERROR IN PERSONA SEBAGAI ALASAN UNTUK MENOLAK DAKWAAN PENUNTUT UMUM
ABSTRAK Robby Sudrajat 110110090279 Pertanggungjawaban dalam perusahaan perseorangan Usaha Dagang mengenai penanggung jawab/pemilik ...
Pelaksanaan Kegiatan Bursa Tenaga Kerja Sebagai Sarana Penghubung Antara Perusahaan dan Pencari Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
ABSTRAK Anggia Aisyah Hatman, 210103110217, 2011, Pelaksanaan Kegiatan Bursa Tenaga Kerja ...
PELAKSANAAN UMK KOTA BEKASI TAHUN 2013 DIHUBUNGKAN TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Tujuan penetapan ...
PEMBERIAN UPAH PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA SAAT BULAN RAMADHAN DI PERUSAHAAN KARAOKE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
PEMBERIAN UPAH PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA SAAT BULAN RAMADHAN DI ...
Tinjauan Yuridis Viktimologis tentang Tindakan Perbudakan dihubungkan dengan Undnag-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG TINDAKAN PERBUDAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.13 ...
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perusahaan Yang Melakukan Spin-Off Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN SPIN-OFF ...
TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO 131/G/2011/PHI/PN.BDG MENGENAI GUGATAN HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 13 TAHUN 2003
TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KELAS ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN PELEBURAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
Arus globalisasi dalam bidang ekonomi menciptakan iklim perekonomian yang terus mengalami ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Dalam praktek ketenagakerjaan belakangan ini banyak perusahaan yang menggunakan sistem ...
TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI PHK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Krisis ekonomi yang terjadi saat ini di Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL OUTSOURCING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KET
Akibat banyaknya pekerja outsourcing yang dirugikan atas tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya ...
PENERAPAN SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJA PT FREEPORT INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Usaha pertambangan merupakan bidang usaha yang memiliki risiko kecelakaan kerja ...
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PADA PEKERJA DI PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA PER-04/MEN/1994 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TA
Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada ...
Struktur Ketenagakerjaan Dan Partisipasi Angkatan Kerja Di Pedesaan Indonesia
Di pedesaan Indonesia kesempatan kerja semakin sulit, bahkan di pedesaan ...
Struktur Umur Serta Tingkat Pendidikan Penganggur Baru Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia
Hingga saat ini, masalah pengangguran di Indonesia sepertinya tidak pernah ...
Informasi
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami menggunakan halaman kontak