Arsip perizinan
ANALISIS PROSES PERIZINAN MENDIRIKAN MINIMARKET DI KABUPATEN BANDUNG PASCA BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR
Dalam rangka pembinaan dan penataan pasar tradisional dan minimarket agar ...
REFORMASI ADMINISTRASI IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH PADA BPM PT PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA BANDUNG)
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah reformasi administrasi perizinan pengambilan ...
IZIN USAHA FOOD TRUCK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Food truck merupakan salah satu jenis usaha kreatif yang memiliki ...
LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PERIZINAN PENDIRIAN APARTEMEN GATEWAY PASTEUR KOTA BANDUNG
ABSTRAK Pada tahun 2011, perusahaan pemrakarsa pendirian Apartemen, Hotel, dan Retail ...
Pelayanan Front Office Loket 5 Bagian Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tnada Daftar Perusahaan di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor
ABSTRAK Dona Arista, 210103110047 dengan judul Laporan Tugas Akhir adalah ...
ASPEK HUKUM DAN PERIZINAN TERHADAP PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI DASAR PENETAPAN KUASA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Dalam praktik peradilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat ...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat
Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu di Badan Pelayanan ...
ALIH FUNGSI RUMAH TINGGAL DI KAWASAN PERMUKIMAN MENJADI TEMPAT USAHA DI KOTA BANDUNG DALAM KAITANNYA DENGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR
ABSTRAK SENDY HIZKIA AR 110110070129 Maraknya kegiatan alih fungsi rumah tinggal menjadi tempat ...
TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN SPBU YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK
Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ...
TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TEHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN dan UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2011 TEN
Pemenuhan kebutuhan perumahan merupakan tanggung jawab negara dimana negara berkewajiban ...
Informasi
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami menggunakan halaman kontak