Arsip perkawinan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG TUA YANG TIDAK MENDAPATKAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN ALIMENTASI DARI ANAKNYA DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO UU NO.13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTER

Peraturan yang mengatur mengenai kewajiban alimentasi orang tua terhadap anaknya ...

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SIRI MELALUI INTERNET BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SIRI MELAUI INTERNET BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN ...

Keabsahan Perkawinan Anak Di Bawah Usia 16 Tahun Dikaitkan Dengan Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hingga saat ini, masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan di ...

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN CARA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DUA KALI DENGAN AGAMA YANG BERBEDA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Udang-Undang Nomor ...

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT AGAMA MASING-MASING DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDAN

Perkawinan ialah adalah lahir batin antara seorang pria dengan wanita ...

TES HYMEN PRA PERKAWINAN BAGI CALON ISTERI ANGGOTA TNI DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tentunya harus memenuhi beberapa ...

KEDUDUKAN MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DARI HASIL HUBUNGAN GELAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Perkawinan merupakan peristiwa penting yang menimbulkan akibat hukum antara kedua ...

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENGAJUAN GUGAT CERAI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Perkawinan ...

HAK ANAK DARI ISTRI PERKAWINAN SIRI YANG DIANGKAT OLEH ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pengangkatan anak merupakan hal yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat ...

SANKSI KAWIN PAKSA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ...

Sinamot Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Adat Batak Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON) YANG MENIKAH DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON) ...

HAK MEWARIS PARA AHLI WARIS DARI HARTA YANG DIPEROLEH MELALUI HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dalam menjalani kehidupan ...

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Campuran Dihubungkan Dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang ...

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH YANG DILAKUKAN OLEH SUKU POLAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH YANG DILAKUKAN OLEH SUKU POLAHI ...

HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN ANAK DI BAWAH UMUR (HADHANAH) YANG DISERAHKAN KEPADA BAPAKNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita ...

BATAS USIA DEWASA UNTUK MELAKUKAN PERNIKAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN

Tinjauan Hukum Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melakukan Pernikahan Ditinjau ...

HAK WARIS ANAK DALAM NIKAH WISATA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Abstrak Devid Akbar Handriansyah C 110110100153 Pada hakikatnya manusia merupakan ...

Perkawinan yang dinikahkan seorang yang sedang menjalankan hukuman penjara ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam

PERKAWINAN YANG DINIKAHKAN SEORANG WALI NIKAH YANG SEDANG MENJALANKAN HUKUMAN ...

AKTA LAHIR TANPA MENYERTAKAN NAMA AYAH KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHU

Perkawinan merupakan ikatan lahir dari ...

Tinjauan Yuridis Keabsahan Pernikahan Yang Dinikahkan Oleh Seorang Wali Muhakkam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam

Tinjauan Keabsahan Pernikahan Yang Dinikahkan Oleh Seorang Wali Muhakkam Ditinjau ...

PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NO.112/PDT.P/2008/PN.Ska DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMI

PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NO.112/PDT.P/2008/PN.SKa DIHUBUNGKAN ...

kedudukan dan hak waris anak sumbang pada perkawinan pariban di masyarakat adat batak dikaitkan dengan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan hukum adat batak

Kehadiran anak sumbang dalam suatu keluarga akan menjadikan suatu permasalahan ...

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG MENIADAKAN KEBERADAAN HARTA BERSAMA DALAM HAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH SUAMI DAN ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UU 1/1974 TTG PERKAWINAN DAN UU 40/2007 TTG PT

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG MENIADAKAN KEBERADAAN HARTA BERSAMA DALAM ...

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN YANG MEMINTA SYARAT MATERIL BERUPA PENANAMAN POHON KAYU UMUR PANJANG DIKAITKAN PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DESA DALAM MENJAGA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN YANG MEMINTA SYARAT MATERIL BERUPA PENANAMAN ...

KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENCATATAN PERKAWINAN SEORANG TRANSEKSUAL YANG TELAH MEMPEROLEH PENETAPAN PERUBAHAN STATUS OLEH PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

ABSTRAK KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENCATATAN PERKAWINAN SEORANG TRANSEKSUAL ...

LEGALITAS SURAT KETERANGAN NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN SUAMI-ISTRI SEBELUM DIKELUARKANNYA BUKU NIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Perkawinan yang sah di mata hukum positif Indonesia adalah perkawinan ...

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEOTELECONFERENCE DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEOTELECONFERENCE DENGAN HUKUM ...

Status Hukum Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Parmalim Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang membentuk keluarga yang ...

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RAFA SEORANG ISTRI TERHADAP SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan jenis kelamin pria dan wanita ...

Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Antara Bibi dan Keponakan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam

Perkawinan merupakan cara seseorang mendapatkan haknya untuk membentuk suatu keluarga ...

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384K/TUN/2011 TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 357/MENKES/SK/R/III/2010 MENGENAI IZIN POLIGAMI DIHUBUNGKA

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384K/TUN/2011 TERHADAP ...

LARANGAN PERKAWINAN SASUKU DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG SUMATERA BARAT MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi manusia, karena perkawinan tidak hanya ...

Penyesuaian Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Adjusting

Perkawinan saat ini diwarnai dengan gaya hidup commuter marriage. Istri ...

TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian, sebagaimana yang diatur ...

Pengalaman Komunikasi Suami Istri dalam Perkawinan Antarbudaya yang Sukses

Kara Angginapraja 210110100078, 2014, “Pengalaman Komunikasi Suami Istri dalam Perkawinan ...

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

ABSTRAK Pernikahan adalah ...

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg TENTANG PERMOHONAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN

Poligami adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki yang beristeri dari ...

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI ...

STATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT “TEH PAI” DALAM PROSESI ADAT TIONGHOA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

iv ABSTRAK STATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT ”TEH PAI” DALAM ...

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG MUTAH PASCACERAI SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN BEKAS SUAMI KEPADA BEKAS ISTERI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG MUT’AH PASCACERAI SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN BEKAS ...

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN POLIGAMI DENGAN LEBIH DARI 4 (EMPAT) ISTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Manusia diciptakan oleh Allah SWT ke dunia berpasang-pasangan, berjenis kelamin ...

PELAKSANAAN ISBAT NIKAH YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ABSTRAK Peraturan mengenai isbat nikah diatur didalam Impres No. 1 Tahun ...

Akibat Hukum Adanya pembatalan perkawinan kedua yang perkawinannya tanpa izin istri pertama yang dilangsungkan menurut Hukum Agama berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hubungan perkawinan yang dilangsungkan oleh pria dan wanita tidak hanya ...

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.74/Pdt.G/2012/PA.Mks Tentang Perceraian Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak

Ketentuan Fasakh dalam hukum islam memberikan penegasan telah rusaknya perkawinan ...

NIKAH TAFWIDH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ketentuan membayar mahar walaupun bukan merupakan salah satu rukun dan ...

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 77K/PID/2012 MENGENAI PERBEDAAN PENAFSIRAN TENTANG PENGERTIAN PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 279 KUHP DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita ...

PEMBATALAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ABSTRAK PEMBATALAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN ...

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN JIKA MEMPELAI PRIA PADA SAAT IJAB KABUL DIWAKILKAN OLEH ADIK KANDUNG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN JIKA MEMPELAI PRIA PADA SAAT IJAB KABUL ...

KEABSAHAN PERKAWINAN AYAH TIRI DENGAN ANAK TIRI (MUSYAHARAH) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

KEABSAHAN PERKAWINAN AYAH TIRI DENGAN ANAK TIRI (MUSYAHARAH) MENURUT UNDANG-UNDANG ...

Tinjauan Yuridis Perkawinan Transgender Yang Dilakukan Yayan Syahdan Dan Risyeu Rismawati Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TRANSGENDER YANG DILAKUKAN YAYAN SYAHDAN DAN RISYEU ...

Legal Memorandum Terhadap Perkara No.2368/PDT.G/2012/PA.Bandung Tentang Hak Dan Kewajiban Isteri Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI

...

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ...

PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERI

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang ...

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BERKELAMIN GANDA (KHUNTSA) BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BERKELAMIN GANDA (KHUNTSA) BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN ...

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS KEBENDAAN TANPA PERSETUJUAN PASANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan sebagai Dasar Peralihan ...

PEMBAGIAN WARISAN DARI HARTA WARIS YANG BERASAL DARI PERKAWINAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

PEMBAGIAN WARISAN DARI HARTA WARIS YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN ...

Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Aceh (Studi Kasus Perkawinan Orang Aceh Di Kecamatan Darul Imarah)

Institusi perkawinan merupakan salah satu media kontrol keberlangsungan kehidupan bermasyarakat ...

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI ATAS HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pasangan suami isteri yang bercerai sering dihadapkan dengan masalah pembagian ...

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN SEBAMBANGAN (KAWIN LARI) DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Perkawinan merupakan salah satu hasil dari suatu interaksi sosial, adanya ...

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KLAS IA INDRAMAYU NO:086/PDT.P/2012/PA.IM TTG DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 1/1974 TTG PERKAWINAN & UU NO 23/2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KLAS IA INDRAMAYU NOMOR: 086/PDT.P/2012/PA.IM TENTANG ...

Pelaporan Perkawinan Serta Perjanjian Perkawinan Bagi Perkawinan Campuran Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Menurut Hukum Positif Di Indonesia

ABSTRAK Banyak pihak mengira bahwa perkawinan ...

STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA LIE INDRAWAN IN HOAT DENGAN TRIANA ROSARINA LALOAN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 110/P

Seorang pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat ...

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN PINJAM JAGO MENURUT HUKUM ADAT KARO DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN PINJAM JAGO MENURUT ...

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penjatuhan Talak di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang -Undang No. 50 Tahun 2009

ABSTRAK Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya. ...

Kedudukan Hukum Anak Sebagai Ahli Waris Yang Dilahirkan Oleh Wanita Hamil Dalam Perkawinan Dengan Laki-Laki Yang Bukan Penyebab Kehamilannya Menurut Hukum Islam

ABSTRAK Di Indonesia orang yang akan melakukan perkawinan harus mengacu pada ...

PERKAWINAN ADAT BAJAMPUIK DAERAH PARIAMAN SUMATERA BARAT DUHUBUNGKAN DENGAN SYARAT SAH PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ABSTRAK PERKAWINAN ADAT BAJAMPUIK DAERAH PARIAMAN SUMATERA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN SYARAT ...

TINJAUAN HUKUM PROSESI ADAT NGEMBAH BELO SELAMBAR (MEMINANG) DALAM KAJIAN HUKUM PERKAWINAN DAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Mayoritas masyarakat adat di Indonesia masih memegang teguh nilai kebudayaan ...

PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG No.1 Tahun 1974 TENTANG PERKAWINAN

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan ...

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN TUHAN YANG MAHA ESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWIAN DAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA PP NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Selama ini perkawinan Penghayat  tidak bisa disahkan di catatan sipil, ...

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN PEMALSUAN IDENTITAS TERHADAP STATUS ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN, UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOM

Perkawinan dapat dibatalkan apabila kurang atau tidak sempurna syarat dan rukun ...

ASPEK-ASPEK YURIDIS PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFERENCE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM

Perkawinan di Indonesia merupakan tahapan akhir atau stage along life ...

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYANGKALAN TERHADAP PERKAWINAN YANG SAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BATAK TOBA

Perkawinan diatur didalam Undang- Undang Perkawinan dan hukum adat pada suatu ...

STATUS DAN KEDUDUKAN PRE-WEDDING MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA

Perkembangan pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat ini telah berkembang sedemikian rupa ...