Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Implementasi Kebijakan Perintisan Sekolah Bertaraf Internasional Di Kota Bandung (Studi Pada Smpn 2, Sman 5 Dan Smkn 7)

p>Fungsi pelayanan pemerintah dalam bidang pendidikan memiliki peranan yang strategis. Kebijakan RSBI sebagai penerapan good governance adalah untuk perbaikan kualitas pendidikan nasional agar eksistensinya diakui di dunia internasional dan memiliki daya saing dengan negara-negara maju. Implementasi kebijakan RSBI Di kota Bandung masih dihadapkan oleh beberapa permasalahan, diantaranya adanya persepsi eksklusif dan inkonsistensi pengaturan penyelenggaraan RSBI di beberapa sekolah negeri. Dengan demikian, fungsi pemerintah dalam penerapan good governance pada kebijakan RSBI perlu pengkajian lebih lanjut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian terdiri dari: sumber data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari kajian literatur. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Sementara informan penelitian terdiri dari aparatur Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, Orang tua siswa serta kelompok masyarakat yang direpresentasikan oleh DPRD Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RSBI di Kota Bandung (SMPN 2, SMAN 5 dan SMKN 7) belum berjalan dengan baik khususnya pada aktivitas interpetasi dan aplikasi. Sementara aktivitas organisasi telah mengalami kemajuan dengan baik. Disamping itu, penelitian ini menghasilkan temuan baru yaitu kepastian hukum, pengawasan dan sikap pelaksana. Atas dasar tersebut, peneliti mengemukakan saran yaitu: pada konteks Ilmu Pemerintahan implementasi kebijakan publik model Charles O`Jones (1984) perlu dilengkapi dengan unsur good governance dan diperlukan penelitian selanjutnya mengenai pengorganisasian RSBI di unit sekolah, transparansi anggaran, dan sistem pengawasan RSBI. Pada tataran praktis disarankan agar: pemerintah daerah perlu menata peraturan RSBI; Pemerintah pusat perlu menetapkan standar implementasi kebijakan RSBI yang lebih spesifik; serta diperlukan sistem akuntabilitas dan transparansi anggaran sebagai pilar good governance dalam implementasi kebijakan RSBI.

Government service delivery system has an essential role in education system. the policy of pioneering international standardized school as a good governance application was aimed to improve the quality of national education, so that it will be globally well-recognized and having an advanced core competitive leveled with developed countries. On its implementation in Bandung, the policy appeared before several problems that are exclusively perceived and inconsistencies arranging at public schools. So that, Government service delivery system and good governance application on the policy implementation of pioneering international standardized school required further discource.There for, this research is aimed to study why the policy implementation of pioneering international standardized school in Bandung consisting SMPN 2, SMAN 5 and SMKN 7 has not experienced effectively. The research applied a qualitative method and descriptive analysis. Data sources were established by: primary data collected through interview and observation, while secondary data collected through literature study. The instrument of research is researcher. Moreover, the informant is consisting civil servants of Bandung Education Agency, headmasters, teachers, student`s parents and DPRD Bandung . The result showed that the policy implementation of pioneering international standardized school in Bandung consisting SMPN 2, SMAN 5 and SMKN 7 has not experienced effectively, particularly in interpretation and application activity. Meanwhile, the organization activityhas experienced effectively. Meanwhile, the research resulted some findings namely law enforcement, controlling and implementor attitude. Based on the result, researcher recommended some suggestions that are: Based on Governance science, the model policy implementation of Charles O`Jones (1984) requiring good governance perspective. For further research relating policy of pioneering international standardized school, it requires some topics namely orgnization, transparancy and controlling system.Moreover, it was suggested in practical way that local goverments should arrange a regulation relating pioneering international standardized school, and required a standard on its implementation. The policy needs a transparancy and accountability system as good governance principles.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id