Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumn Persero

Ketidaksinkronan regulasi terkait status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero, kenyataannya telah menimbulkan kesulitan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi serta langkah penyelesaian tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN Persero. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Pendekatan permasalahannya menggunakan metode yuridis normatif, Jenis data dan sumber data mengutamakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian mengenai permasalahan pertama menunjukkan Asas ultimum remedium sebagai asas yang paling fundamental dalam hukum pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN Persero dengan menekankan pada penyelesaian melalui hukum perdata dan hukum administrasi. Mengenai permasalahan kedua, sebagai upaya mengatasi ketidaksinkronan, Kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN harus diperlakukan sebagai aturan khusus (lex specialis), sehingga berdasar adagium lex specialis derograt legi generale, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN harus menjadi dasar penyelesaiannya. Kemudian dikaitkan dengan waktu pengundangannya atau pemberlakuannya, undang-undang tersebut diundangkan lebih belakangan, maka berdasar adagium lex posteriori derograt legi priori, undang-undang BUMN dimaksud harus menjadi dasar hukumnya.

Unsynchronized regulation related status of state finances in BUMN Persero, in fact, created trouble to determine whether there is any corruption as well as steps to resolve corruption in BUMN Persero. The research specification employed in this piece of research consists of the descriptive analytic. The approach to deal with the research problem mentioned is conducted through the juridicial normative method. Secondary data have been prioritized, namely primary, secondary, and tertiary law materials. Collective data have been analyzed based on the qualitative analytic method. the first research problem indicates that ultimum remedium principle as the most fundamental principle of the criminal law may be applied to acts of corruption that occurred in BUMN Persero with emphasis on the settlement through civil law and administrative law. As regards the second problem mentioned, an attempt to resolve unsynchronized regulation, state assets that separated in BUMN have to be treated as a special rule so that based on lex specialis derograt legi generale adage, The Law Number 19/2003 have to be a basic solution. Afterwards related to its enactment time The Law Number 19/2003 was enacted more recently, then based on lex posteriori derograt legi priori adage, The Law Number 19/2003 have to be a legal basis.