Arsip BUMN

Penyediaan Baja Oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Konstruksi Dihubungkan Dengan Hukum Persaingan Usaha

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan ...

Makna “Stakeholder Satisfaction Index Programme” Bagi Karyawan Divisi External Relations PT Antam (Persero) Tbk

ABSTRAK Firdha Islamy (210110110361), Makna Stakeholder Satisfaction Index Programme Bagi Karyawan Divisi ...

Makna “Stakeholder Satisfaction Index Programme” Bagi Karyawan Divisi External Relations PT Antam (Persero) Tbk

ABSTRAK Firdha Islamy (210110110361), Makna Stakeholder Satisfaction Index Programme Bagi Karyawan Divisi ...

ANALISIS HUKUM METODE PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) ANTARA MODEL INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DENGAN METODE STRATEGIC SALES DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

ANALISIS HUKUM METODE PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) ANTARA ...

IMPLIKASI PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR: PER-09/MBU/2013 TENTANG KEBIJAKAN UMUM TRANSAKSI LINDUNG NILAI BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUAN DIDIRIKANNYA BUMN BERDASARKAN UNDANG-UN

IMPLIKASI PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR: PER-09/MBU/2013 TENTANG KEBIJAKAN UMUM TRANSAKSI ...

Workshop Service Printer Sebagai Kegiatan Corporate Social Responsibility PT Pupuk Kujang

Apratama Manuela Christy Tarigan, 210103120221, 2015, Workshop Service Printer Sebagai ...

Proses Public Relarions Dalam Program Pemeliharaan Jaringan Listrik Terpadu Di PT. PLN (Persero) Area Tegal

Serly Febriani, NPM 210103120035, Peminatan ...

FUNGSI KOMITE PRIVATISASI DALAM UU NO.19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DAN KEPPRES NO.47 TAHUN 2014 TENTANG KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Privatisasi merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah guna meningkatkan ...

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENJUALAN SAHAM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DIKAITKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENJUALAN SAHAM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK ...

Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumn Persero

Ketidaksinkronan regulasi terkait status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero, ...

Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh BUMN Anggota Forum BUMN Cinta Bandung dalam Rangka Pembangunan Kota Bandung

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH BUMN ANGGOTA FORUM ...

Penunjukan PT Pupuk Sriwidjaya Palembang Sebagai Holding Company BUMN yang Memproduksi Pupuk di Indonesia Dihubungkan Dengan KUHPerdata, UU PT dan UU No. 5 Tahun 1999

Pembentukan holding company BUMN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan ...

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA MEWAKILI BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK BERACARA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA D

Kejaksaan RI adalah lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan ...

STATUS BADAN HUKUM PT ASEAN ACEH FERTILIZER (DALAM LIKUIDASI) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN FATWA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119/KMA/VII/2008

STATUS BADAN HUKUM PT ASEAN ACEH FERTILIZER (DALAM LIKUIDASI) DIKAITKAN ...

Implementasi Pelayanan Informasi Publik Layanan PLN Keliling PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Dalam Menanggulangi Percaloan Listrik

Raisha Khairunnisa, 210110090123. Jurusan Ilmu Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, ...

PERPANJANGAN KONTRAK PEMENANG TENDER PADA BUMN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI BUMN NO.05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDA

Abstrak Setiap pelaku usaha dilarang melakukan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana ...

Pertumbuhan Perusahaan, Struktur Modal, Dan Kebijakan Dividen : Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara

Penelitian disertasi ini mengkaji tentang kebijakan dividen dan struktur modal ...

Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Penerapan Public Service Obligation (Pso) Pada Bumn Guna Meningkatkan Peran Bumn Sebagai Pelaku Usaha Yang Kompetitif Dalam Pembangunan Ekonomi

Berlakunya Undang-Undang No : 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha ...

KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN ASET NEGARA DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban ...

AUDIT BADAN USAHA MILIK NEGARA GO PUBLIC DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ...

Analisis Isi Surat Pembaca Surat Kabar Pikiran Rakyat yang Ditujukan pada Perusahaan BUMN

Penelitian ini berjudul “Analisis Isi Surat Pembaca Surat Kabar Pikiran ...