Arsip tanah

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pendidikan

Perguruan Tinggi Negeri Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN-PK BLU) ...

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEMEGANG HAK YANG SAH ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERSERTIPIKAT GANDA

Sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu bidang ...

TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH DARI WARGA NEGARA ASING KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Tanah merupakan suatu kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh setiap orang ...

PENGATURAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM MASALAH KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN DI LAHAN MIRING

Pembangunan dan usaha pelestarian semestinya berjalan beriringan sebagaimana amanat Pasal ...

KEPASTIAN HUKUM HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH SITA JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENT

ABSTRAK Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ...

STATUS HUKUM TANAH SEKOLAH MASTER DEPOK DALAM PENGADAAN TANAH SECARA LANGSUNG UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRAR

Pengadaan tanah secara langsung terhadap 2.000 m2 lahan Sekolah Master, ...

TINJAUAN YURIDIS TENTANG GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH PROYEK BANJIR KANAL TIMUR DIDASARKAN DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 DANKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pengadaan tanah Proyek Banjir Kanal Timur adalah suatu perbuatan pemerintah ...

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2919K/PDT/2009 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. PELINDO DAN PT. PERTAMINA SEBAGAI PEMEGANG HAK PENGELOLAAN LAHAN BERHADAPAN DENGAN INDIVIDU SEBAGAI PEMEGA

Setelah lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar ...

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM PASUKUAN TANJUNG BUKITTINGGI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Tanah merupakan aset berharga yang memiliki nilai jual tinggi. Bagi ...

Tanah Bermuatan Variabel: Sifat Kimia, Mineralogi Dan Manajemennya

Tanah yang banyak mengandung permukaan amfoter dan bersifat reaktif pada ...

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN KEKUATAN ALAT BUKTI HAK LAMA DITINJAU BERDASARKAN UUPA JO PP No. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN KEKUATAN ...

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 274/Pdt.G/2013/PN.BDG, BERKAITAN DENGAN JAMINAN ATAS EKSEKUSI TANAH YANG DI BAWAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 274/Pdt.G/2013/PN.BDG, BERKAITAN ...

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 160 PK/Pdt/2011 tentang Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Serikat Petani Karawang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pe

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 160 PK/PDT/2011 TENTANG ...

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemilik Tanah Yang Dirugikan Dengan Adanya Sertipikat Ganda Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor Dihubungkan

Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, dengan ...

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF YANG DIPERJUAL BELIKAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Wakaf merupakan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam dengan ...

iv STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 304K/Pdt/2013 MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA BUDI KARTIKA S.E. DENGAN DRA. SITI AWANI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERD

Tanah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan bagi manusia, namun terkadang menimbulkan ...

KEABSAHAN SEGEL (SURAT JUAL BELI) TANAH AHLI WARIS OEHE SOEHE YANG TERLETAK DI JALAN ELANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA D

ABSTRAK KEABSAHAN SEGEL (SURAT JUAL BELI) TANAH AHLI WARIS ...

Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Tanah Yang Berstatus Hak Milik Pribadi Yang Di Atasnya Berdiri Bangunan Sarana Ibadah Masyarakat (Masjid) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tanah merupakan salah satu pokok kemakmuran manusia, sehingga tanah sangat ...

Sengketa Tanah Sekolah Dasar Negeri Ciledug Barat Antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dengan Ahli Waris Bekas Pemilik Tanah Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait

SENGKETA TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI CILEDUG BARAT ANTARA PEMERINTAH KOTA ...

KEDUDUKAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PENGUASAAN TANAH DI JALAN STASIUN BARAT YANG DISEWA OLEH WARGA DARI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 UUPA DAN KUH PERDATA

KEDUDUKAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PENGUASAAN TANAH DI ...

PEMANFAATAN TANAH DI WILAYAH SEMPADAN SUNGAI CIKAPUNDUNG KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO.16 TAHUN 2004 DAN PERDA KOTA BANDUNG NO.18 TAHUN 2011

PEMANFAATAN TANAH DI WILAYAH SEMPADAN SUNGAI CIKAPUNDUNG KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN ...

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA PONGGANG KECAMATAN SERANGPANJANG KABUPATEN SUBANG MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

ABSTRAK Pelaksanaan gadai tanah pertanian diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan ...

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG NOMOR: 213/PDT.G/PN.BDG TENTANG JUAL BELI SEBIDANG TANAH HAK GUNA BANGUNAN SECARA DIBAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA DAN KU

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, mengakibatkan meningkatnya kepentingan yang menimbulkan ...

Tinjauan Hukum Tentang Tanah Guntai Dihubungkan Dengan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRAK Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat ...

KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH YANG DITERBITKAN TANPA AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG SAH DI DESA JATIKARYA KECAMATAN PONDOK GEDE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 199

ABSTRAK Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. ...

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR TERHADAP LAHAN BERSTATUS HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PP NO 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

ABSTRAK PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR TERHADAP LAHAN BERSTATUS HAK GUNA ...

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2895/K/2010 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Kebutuhan kepentingan umum akan pengadaan tanah merupakan suatu tuntutan pembangunan ...

KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Mengamati perkembangan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia saat ...

status tanah garapan eks tanah partikelir yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi Dikaitkan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Tanah garapan yang berada di Kecamatan Muaragembong merupakan tanah eks ...

PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOREANG PASIRKOJA (SOROJA) MENURUT PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 jo. PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TEN

i ABSTRAK PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOREANG-PASIRKOJA (SOROJA) MENURUT ...

PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HORISONTAL BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DALAM PEMILIKAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2011 TENTANG RUSUN

ABSTRAK PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HORISONTAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 ...

PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH ANTARA WARGA YANG MENGUASAI TANAH DI JALAN SALENDRO DENGAN PT. KERETA API INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA

Diantara masalah-masalah agraria yang sering timbul, salah satunya adalah masalah ...

LEGAL MEMORANDUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WARGA PERUMAHAN KOTA KEMBANG PERMAI KOTA BANDUNG DARI PT. AGRONESIA YANG MENGKLAIM STATUS TANAH TERSEBUT DENGAN STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) D

LEGAL MEMORANDUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WARGA PERUMAHAN KOTA KEMBANG ...

PEMILIKAN TANAH GUNTAI DI KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

PEMILIKAN TANAH GUNTAI DI KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN ...

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA RANCATUNGKU KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS

Dalam keberadaannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSNAHNYA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH AKIBAT BENCANA ALAM TSUNAMI DI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Bencana alam tsunami di Aceh yang terjadi pada tanggal 26 ...

PENGAMBILALIHAN TANAH YANG DITERLANTARKAN OLEH MASYARAKAT ADAT DI SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Semakin maraknya tanah yang diterlantarkan yang terjadi saat ini. Permasalahan ...

Pemaknaan Petani Atas Tanah di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana pemahaman petani terhadap tanah di ...

ANALISIS TERHADAP SERTIFIKAT TANAH YAYASAN AL-KAUTSAR PHARMINDO DALAM ASPEK TANAH WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

Perkembangan perwakafan tanah sekarang ini berkembang dengan baik terbukti dengan semakin banyaknya ...

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUK

Indonesia merupakannegarakepulauanterbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulaubesardankecildanberiklimtropis, sertamemilikikeindahanalam yang memukau.Makadariitubanyakwargaasing yang inginmemilikisecarautuhtanah ...

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.76 K/PDT.SUS/2011 TENTANG SENGKETA JUAL BELI KAVLING TANAH ANTARA FERDINAN ARISANDI MELAWAN PT. TIRTA SEGARA BIRU

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli. Pada ...

Struktur Sosial, Politik, Dan Pemilikan Tanah Di Priangan Abad Ke-19

Abad ke-19 bagi Priangan khususnya dan Pulau Jawa umumnya merupakan ...

Rekayasa Teknik Manajemen Konservasi Tanah dan Air di Indonesia

Tanah dan air merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa ...

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN ...