Abstrak 
Reconstruction The Patterns Of Authority Relations Between Head Of Local Government And Secretary Of Local Government On Promotion Of Civil Servants
Tedi Sudrajat, Zainal Muttaqin
Universitas Padjadjaran, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 16 No. 2, May 2016, P-ISSN 1419-0797, E-ISSN 2407-6562
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 16 No. 2, May 2016, P-ISSN 1419-0797, E-ISSN 2407-6562
authority, jabatan, kewenangan, position, promosi pegawai negeri sipil, promotion of civil servants
Pola hubungan kewenangan antara Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dalam promosi jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menimbulkan 2 (dua) pola hubungan yang sub-ordinasi dan koordinasi. Secara normatif, kedudukan Sekretaris Daerah merupakan bawahan (sub-ordinat) dari Kepala Daerah. Adapun pola hubungan koordinasi merupakan pola berjenjang yang menempatkan Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang memberikan rekomendasi usulan calon pejabat kepada Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD). Kedua hubungan tersebut menciptakan kedudukan Kepala Daerah superior dari Sekretaris Daerah dalam hal promosi jabatan PNS. Untuk menciptakan hubungan kewenangan yang proporsional, diperlukan pra-syarat berupa komitmen, orientasi pada kualitas SDM aparatur dan penggunaan teknologi. Atas dasar itu, harus diciptakan mekanisme yang dapat membatasi kewenangan dari Kepala Daerah melalui penguatan sistem merit yang berbasis teknologi.
The pattern of the authority relation between head of local government and Secretary of local government in the promotion of Civil Servants lead into two pattern which are sub-ordination and coordination. Normatively, the position of Secretary is subordinate from Head of local government. Meanwhile, the pattern of coordination is a tiered pattern that puts Secretary as officials who provide recommendations of official candidate to Head of local government as the Trustees of the Local Employment Officer.Both of these relation creates superior position of Head of local government in the terms of promotion of civil servants. To create a proportional authority relation, it necessary pre-requisite form of commitment, orientation of human resources and the use of technology. On that basis, a mechanism must be created to limit the authority of the Head of local government by strengthening the system of merit-based technology.