Arsip kewenangan

Reconstruction The Patterns Of Authority Relations Between Head Of Local Government And Secretary Of Local Government On Promotion Of Civil Servants

Pola hubungan kewenangan antara Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dalam ...

PELAKSANAAN KEWENANGAN WALIKOTA DALAM MENENTUKAN SKTM SEBAGAI DASAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERDA KOTA BDG NO.15 TH 2008 DAN PERWAL BDG NO.361 TH 2015

Pemerintah kota diberikan kewenangan untuk melakukan pemenuhan pelayanan pendidikan. Kebijakan ...

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dalam hal mempercepat pembangunan di berbagai bidang, maka salah satu ...

Kewenangan Menteri Keuangan Terkait Penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Kelompok Barang Yang Terbuat Dari Kulit Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadao Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sumber penghasilan negara yang terbesar adalah sektor perpajakan, salah satunya ...

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI INDONESIA (BADAPSKI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSTRUKSI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999

Sejak Republik Indonesia merdeka, Indonesia telah banyak melakukan pembangunan di ...

Kewenangan Camat Dalam Pemberian Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Garut Ditinjau Dari Prinsip-prinsip Good Governance Dan Pelayanan Publik

Perizinan merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan. Dalam relasi ...

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1606K/PDT/2012 TENTANG PENERAPAN KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM MENANGANI PERKARA WARIS ISLAM

Abdul Muad selaku penggugat/terbanding dan Darpi binti Rasem alm selaku ...

KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MELAKUKAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU TERHADAP PT. INDOSAT Tbk DAN PT. INDOSAT MEGA MEDIA BERKAITAN DENGAN PELELANGAN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit dengan tujuan ...

Kewenangan Pusat Investasi Pemerintah Selaku Badan Layanan Umum di Bawah Kementerian Keuangan atas Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja di bawah Kementerian ...

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN KEBERATAN PUTUSAN BPSK DIHUBUNGKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK

Konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga ...

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA ...

Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia

Peradilan syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah ...

TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU PERBANKAN SYARIAH DAN UU PERADILAN AGAMA

TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ANTARA PENGADILAN ...

Fungsi Dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Dikaitkan Dengan Fatwa Nomor 48 Dsn-mui Ii/ 2005 Tentang Pejadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Prinsip utama perbankan syariah adalah larangan terhadap penarikan bunga dalam ...

“Penerapan Fiqih Muamalah Sebagai Dasar Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” (Application Fiqh Muamalah Religious Court As A Basis For Authority Dispute Settlement In Islamic Economics)

Seiring dengan perkembangan lembaga ekonomi/keuangan syariah di Indonesia, akan ada ...

Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Kaitannya Dengan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkanuud 1945

Disertasi ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap Kewenangan Komisi ...

TINJAUAN TERHADAP IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN

Perizinan memiliki arti penting dalam sektor kehutanan, terutama berkaitan dengan pelestarian lingkungan ...

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk menulusuri masalah otonomi secara komperhensif menurut ...